Bisnis.com, JAKARTA—Menanggapi adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam bisnis narkoba, Anggota Komisi I DPR RI Dimyati Natakusumah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung dalam pemberantasan peredaran barang haram tersebut.
Pasalnya, ada dugaan keterlibatan oknum penegak hukum yang berpangkat tinggi dalam peredaran narkoba di Indonesia sebagaimana diungkapkan Koordinator Kontras, Haris Azhar setelah menemui terpidana mati gembong narkoba, Freddy Budiman.
"Kalau ada TNI atau Polri yang terlibat, Pak Jokowi ini yang harus keras tegas terjun langsung untuk merapatkan barisan bagaimana barang dari luar masuk kedalam betul-betul dijaga ketat," ujar Dimyati, Senin (1/8/2016).
Politisi PPP itu juga prihatin dengan kesejahteraan pegawai bea cukai yang cukup memprihatinkan. Pasalnya, para pegawai bea cukai itu merupakan penjaga pintu masuk barang-barang dari luar ke Indonesia.
"Saya sangat miris apalagi barang haram masuk ke sini. Dan orang petugasnya kan gajinya kecil mungkin kalau dapat imbalan oknum penerima ini besar sekali," jelasnya.
Sebelumnya, Koordinator KontraS Haris Azhar menemui terpidana mati gembong narkoba Freddy Budiman. Kepada Haris, Freddy mengaku danya keterlibatan oknum penegak hukum dan lembaga negara dalam peredaran narkoba di Indonesia.
Freddy Budiman sendiri sudah di jatuhi hukuman mati pada Jumat (29/7/2016) malam.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan akan menelusuri pengakuan terpidana mati, Freddy Budiman kepada Haris Azhar terkait dugaan keterlibatan TNI dalam peredaran narkoba.
Freddy mengaku sempat mengantarkan narkoba dengan menggunakan fasilitas mobil dinas seorang jenderal TNI. "Ya di cek saja nanti kebenarannya. Kalau itu, pasti kami proses," ujar Gatot.
