Bisnis.com, JAKARTA—Meski sudah masuk dalam subsistem pendidikan nasional, namun kehadiran negara dalam pengelolaan pendidikan madrasah masih belum dirasakan karena berbagai alasan.
Demikian dikemukakan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR, Ida Fauziah saat membuka focus group discussion (FGD) bertema “Tasheh Draft Naskah Akademik RUU Pendidikan Madrasah” di ruang Fraksi PKB, Gedung DPR, Rabu (22/6/2016).
Menurut Ida, pemerintah harusnya memberikan perhatian lebih kepada madrasah mengingat andilnya yang cukup besar terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bahkan dia menilai pemerintah sangat diuntungkan karena masyarakat melalui madrasah telah ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa selama ini.
“Madrasah sebagai bagian dari subsistem pendidikan nasional belum mendapatkan tempat yang strategis yang menempatkan Madrasah setara dengan sekolah negeri,” ujarnya.
Dia menyebutkan kurangnya perhatian pemerintah itu terlihat dari minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan madrasah yang jumlahnya mencapai lebih dari 76.000 di seluruh Indonesia.
Selain itu, Ida menyebutkan bahwa dalam Peraturan Menteri Agama (PMA), pengelolaan penyelenggaraan madrasah belum mengatur kebutuhan peningkatan kualitas pengelolaan madrasah selain belum menjawab permasalahan yang terjadi dalam pendidikan madrasah.
“Problem madrasah belum lagi masalah pembiayaan yang minim selain problem manajerial madrasah yang lahir dalam keadaan serba kekuarangan,” ujarnya.
Semenara itu, Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama, Nurkholis Setiawan mengakui bahwa pemerintah masih menemui berbagai kendala untuk memperbaiki kondisi madrasah karena terkait sejumlah kementerian lain.
Dia menyebutkan sebanyak 687 madrasah yang diperjuangkan untuk menjadi sekolah negeri dengan pembiayaan dari pemerintah hingga kini belum mendapat persetujaun.
“Ini tidak mudah. Kami sudah “berdarah-darah” memperjuangkannya menjadi pendidikan negeri, namun hingga kini belum disetujui karena melibatkan kementrian lain,” ujarnya.
Karena melibatkan kemnetrian lain tersebut, Nurkholis berpendapatbhahwa dibutuhkan kekuatan politik untuk mengubah keadaan tersebut.
