Bisnis.com, JAKARTA --Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup Indonesia XII yang digelar Walhi merekomendasikan untuk memperluas gerakan publik yang menagih janji pemerintah untuk penyediaan 12,7 juta hektare untuk rakyat.
Direktur Walhi periode 2016-2020 Nur Hidayati menuturkan pelibatan masyarakat secara luas akan terus dilakukan terutama berkaitan dengan persoalan perkebunan skala besar, tambang, dan penyelamatan kawasan pesisir. Selain itu, publik juga akan terus menagih janji Presiden Joko Widodo terkait dengan 12,7 juta hektare untuk masyarakat.
"Sebagai bagian dorongan terhadap pengakuan wilayah kelola rakyat yang dikembangkan dan diperluas," kata Hidayati dalam keterangannya, Sabtu (30/4/2016).
Dia menuturkan pentingnya konsolidasi gerakan lingkungan di Indonesia, karena semakin besarnya peranan korporasi. Hal itu, papar Hidayati, dinilai akan mengancam lingkungan hidup dan sumber kehidupan masyarakat. Diketahui, RPJMN menyatakan pemerintah akan menetapkan 12,7 juta hektare untuk dikelola oleh masyarakat adat dan desa.
Walhi juga terus mendorong terwujudnya peradilan lingkungan di Tanah Air. Hidayati juga menegaskan pihaknya terus mendorong agenda politik lingkungan dalam pelbagai momentum politik macam Pemilu, guna memutus mata rantai bisnis dan politik.
