Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan produktifitas dan meningkatkan efisiensi belanja negara demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga defisit anggaran sesuai target pada 2016.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri Peluncuran institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan Seminar Nasional bertajuk Strategi dan Arah Pengembangan Kebijakan Smart City di Indonesia Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), di Jakarta, Selasa(26/4/2016).
“Defisit itu istilah kerennya utang, nanti dipatok 2,5%, artinya gaji [pegawai negeri] yang dikirim itu utang. Apakah ingin begitu terus negeri ini? Tentu tidak,”ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah harus bekerja secara efisien, melupakan pernak-pernik kebutuhan tak krusial, dan lebih berfokus pada peningkatan produktifitas di tengah perlambatan ekonomi nasional.
Pemerintah daerah juga didesak berinovasi menciptakan daya tarik daerah masing-masing agar pendapatan masyarakat terus berkembang.
Salah satu wujud efisiensi juga melalui kebijakan moratorium daerah pemekaran. Tanpa pemekaran, pemerintah tak perlu mengeluarkan dana untuk pembangunan kantor baru, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) baru, satuan kerja, biaya perjalanan dinas, biaya rapat, biaya seminar, dan lainnya.
“Silakan demo, tapi intinya tidak ada pemekaran. Kita efisien dulu sampai tercapai pertumbuhan [ekonomi] 7%, baru berpikir apakah [pemekaran daerah] masih perlu atau tidak,”tegasnya.
Terlebih, sambungnya, program dana desa juga sudah menciptakan adanya semi otonomi daerah sehingga tak perlu terlalu banyak daerah yang dimekarkan.
Lagipula, program-program kementerian/lembaga di pusat juga dilaksanakan untuk kepentingan daerah. Kalla juga mengklaim telah menciptakan sistem yang efisien dan lebih menjangkau kebutuhan rakyat. Salah satunya, program perumahan rakyat, pembangunan jembatan berbahan baja yang dikerjakan dalam waktu singkat, pembangunan jalan, dan air bersih.
Beberapa asumsi makro ekonomi dalam rancangan UU anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2016 mengalami perubahan. Defisit anggaran dipatok melembar menjadi 2,5% dari semula hanya 2,15%.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam diperkirakan menyusut dari target awal Rp124,9 triliun menjadi hanya Rp54,9 triliun. Begitu juga dengan pajak penghasilan sektor minyak dan gas (PPh migas) diperkirakan merosot dari semula Rp42,1 triliun menjadi Rp25,1 triliun.
Alhasil, belanja pemerintah dipangkas sekitar Rp 50,6 triliun. Untuk menutupi kekurangan, sebagian defisit akan diambil dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sekitar Rp 20 triliun.
Asumsi Inflasi dipatok 4% dari semula 4,7%, sementara kurs rupiah menjadi Rp13.400/dolar dari semula Rp13.900/dolar. Harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) diperkirakan melorot menjadi US$35/barel dari US$50/barel.
