Kabar24.com, JAKARTA – Kunjungan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis ke Istana Merdeka, Kamis (14/4/2016) terkait dengan pelaporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II/2015.
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet mengatakan dalam laporan yang dipublikasikan awal pekan ini lebih memaparkan kinerja pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) meliputi 92 LHP (13%) pada pemerintah pusat, 571 LHP (81%) pada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta 41 LHP (6%) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya.
IHPS II Tahun 2015 mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 35 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 dari 539 pemerintah daerah yang wajib menyerahkan LKPD Tahun 2014. Hasil pemeriksaan atas 504 LKPD 2014 telah dilaporkan dalam IHPS I 2015.
Hasil pemeriksaan atas 35 LKPD mengungkapkan 1 opini Wajar Tanpa Pengecualian/ WTP (3%), 17 opini Wajar Dengan Pengecualian/ WDP (48%), 1 opini Tidak Wajar (TW) (3%), dan 16 opini Tidak Memberikan Pendapat/ TMP (46%).
Dengan demikian hasil pemeriksaan atas seluruh LKPD tahun 2014 (539 LKPD), BPK memberikan opini WTP atas 252 (47%) LKPD, opini WDP atas 247 (46%) LKPD, opini TMP atas 35 (6%) LKPD, dan opini TW atas 5 (1%)
“Selain itu, BPK juga melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah atau hal-hal yang ada dan muncul di beberapa daerah. Mengenai apanya, karena ini berkaitan dengan kerahasiaan tentunya saya tidak bisa menyampaikan,” katanya, di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (14/4/2016).
Pramono mengatakan, seluruh temuan yang dipaparkan BPK langsung dikonsolidasikan dengan Kementerian/Lembaga serta dengan pemerintah Daerah, DPRD, DPD RI dan lembaga lainnya.
“Presiden menyampaikan akan melihat, mempelajari dan mengkaji dengan kementerian dan lembaga untuk terhadap apa yang perlu dilakukan terhadap saran-saran yang diberikan,” katanya.
Selain memaparkan IHPS Semester II/2015, Kepala BPK juga menyampaikan perkembangan masalah lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan Panama Papers.
