Kabar24.com, BEIJING - China marah karena kepentingannya di Laut China Selatan dimasalahkan negara anggota G7.
Kemarahan China itu ditunjukkan hari ini, Selasa (12/4/2016), setelah para menteri luar negeri sejumlah negara ekonomi besar yang tergabung dalam Kelompok Tujuh Negara (G7) mengatakan bahwa mereka menentang keras provokasi di Laut China Timur dan Selatan.
Laut China Selatan dan Timur merupakan wilayah di mana China berselisih dalam klaim teritorial dengan sejumlah negara lain.
"Kami mendesak para negara anggota G7 untuk menghormati komitmen mereka untuk tidak memihak satu pihak dalam isu yang melibatkan perselisihan teritorial," ujar menteri luar negeri China dalam sebuah pernyataan.
G7 seharusnya fokus kepada pemerintahan ekonomi global dan kerja sama melawan penyebab lemahnya pertumbuhan ekonomi daripada meningkatkan perselisihan dan memicu permasalahan, tambahnya.
Pada Senin setelah pertemuan di kota Hiroshima, Jepang, para menteri luar negeri G7 mengatakan bahwa mereka menentang "segala paksaan atau langkah unilateral provokatif yang mengintimidasi, yang dapat mengubah status quo dan meningkatkan ketegangan" di Laut China Selatan dan Timur.
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, yang diduga mengandung banyak cadangan minyak dan gas bumi, dan mereka membangun sejumlah pulau di formasi karang yang ada untuk meningkatkan klaim mereka.
Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim wilayah perairan yang sama, yang dilewati oleh kapal-kapal perdagangan dunia senilai lima triliun dolar Amerika tiap tahunnya.
China juga memiliki perselisihan dengan Jepang atas kepemilikan sekelompok pulau yang tak berpenghuni di Laut China Timur.
China memiliki segala hak untuk mendirikan bangunan di Kepulauan Spratly dan tidak memiliki permasalahan dengan kebebasan bernavigasi dan penerbangan di Laut China Selatan dan Timur, ujar pihak kementerian luar negeri China.
Lebih jauh China berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan yang ada melalui jalan dialog dengan negara-negara yang terlibat secara langsung melalui hukum internasional dan dengan dasar penghormatan kepada fakta-fakta bersejarah, untuk mempertahankan perdamaian dan kestabilan saat melindungi kedaulatannya.
Kemenlu China juga mengulang kembali pernyataan bahwa China tidak akan menerima ataupun ikut serta dalam segala bentuk arbitrasi yang "dipaksakan secara ilegal," mengacu kepada sebuah kasus yang diajukan oleh Filipina terhadap China.
"Kami mendesak para negara anggota G7 untuk menghormati secara penuh segala usaha yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di wilayah terkait, berhenti mengeluarkan komentar dan melakukan langkah yang tidak bertanggungjawab, dan benar-benar berperan aktif dan konstruktif dalam kestabilan dan perdamaian regional," tegas pihak kementerian.
