Bisnis.com, DENPASAR - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemda di Bali menghapus penggunaan bahasa-bahasa tidak fokus dalam pembuatan program kerja.
Penegasan itu disampaikan saat membuka musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) Bali yang dihadiri Gubernur Bali Made Mangku Pastika, serta bupati dan walikota dari seluruh Bali.
"Lewat musrenbang ini program harus jelas. Tidak ada lagi bahasa program pemberdayaan nelayan yang tidak jelas. Harus jelas, nelayan butuh storage, nelayan butuh kapal, pelabuhan, program-program tidak konkrit harus dihilangkan," ujarnya di Denpasar, Selasa (12/4/2016).
Menurutnya, masih cukup banyak daerah yang belum fokus dan menggunakan bahasa bersayap. Khusus kepada Bali, Tjahjo menyarankan agar fokus dalam menyusun program. Salah satu contohnya, tidak membagikan rata APBD ke seluruh SKPD, melainkan menempatkan dana besar di bidang yang akan menjadi prioritas.
Pemda diminta meniru langkah Presiden Jokowi yang dalam tiga tahun ini fokus membangun infrastruktur dan mengalokasikan dana besar ke sektor ini. Dia menegaskan usulan ini akan disampaikan ke seluruh daerah yang akan membahas APBD Perubahan agar lebih konkrit.
"Kalau bahasanya pemberdayaan, bangun trotoar saja juga sudah masuk. Yang tidak jelas harus dihapus, kata pembinaan, pemberdayaan, peningkatan harus dihapus," tutur mantan Sekjen PDIP ini.
