Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

SUAP REKLAMASI TELUK JAKARTA: Ini Pendapat Walhi Soal Penetapan Tersangka Sanusi & Bos APLN

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) berpendapat penetapan status tersangka kepada anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (Tbk) mengindikasikan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta sarat korupsi.nn
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com 01 April 2016  |  23:55 WIB
SUAP REKLAMASI TELUK JAKARTA: Ini Pendapat Walhi Soal Penetapan Tersangka Sanusi & Bos APLN
Petugas KPK menunjukkan barang bukti yang diperoleh dari operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4/2016). - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA--Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) berpendapat penetapan status tersangka kepada anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (Tbk) mengindikasikan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta sarat korupsi.

Deputi Direktur Walhi Jakarta Zaenal Muttaqin dalam pesan singkatnya pada Bisnis.com, Jumat (1/4/2016) menyampaikan, rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi didorong oleh Pemprov sebagai upaya untuk mendapatkan dasar hukum proyek reklamasi. Padahal, dasar hukum yang ada telah batal sejak terbitnya Perpres 54/2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur.

Namun, upaya tersebut terasa lambat, mengingat tiga kali paripurna dewan tidak kunjung quorum. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai praduga tentang adanya lobi politik yang belum  selesai.

Dalam konteks reklamasi, lanjut Zaenal, suara dewan cenderung setuju dengan Pemprov untuk merealisasikannya. Agaknya, terlihat jelas bahwa reklamasi tidak lagi berpijak pada kepentingan lingkungan hidup Jakarta.

Rilis dari ahli Insitut Teknologi Bandung (ITB) yang menyatakan pada 2015 tanah Ibu Kota Negara amblas 2cm - 4cm, dan terparah terjadi di Jakarta Utara tidak dijadikan peringatan. Pasalnya, reklamasi pulau yang secara geografis bersambung dengan daratan Jakarta akan menambah penurunan tanah semakin ekstrim.

Oleh karena itu, Walhi menilai, penangkapan ini harus menjadi momentum penegakan hukum dan penghentian secara total reklamasi teluk Jakarta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

suap reklamasi
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top