Kabar24.com, JAKARTA - Wisma atlet Hambalang yang berlokasi di Sentul, Bogor, Jawa Barat, secara teknis menyisakan persoalan tinggi bangunan. Pemerintah mengungkapkan izin mendirikan bangunan (IMB) proyek ini hanya terdiri dari tiga lantai, tetapi kenyatannya terdiri dari enam lantai.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan dengan persoalan itu, kelanjutan proyek itu membutuhkan kajian lebih lanjut. Dia memproyeksikan ada dua skema yang muncul.
“Bila masih bisa dilanjutkan dengan enam lantai, IMB akan diputihkan, sedangkan bila disepakati hanya tiga lantai maka sebagai konsekuensinya harus dipotong,” ujarnya pada Kamis (31/3/2016).
Basuki menjelaskan Presiden Joko Widodo telah menugaskan kepada dua lembaga sejak 18 Maret lalu. Pihaknya diberi tanggung jawab untuk melakukan audit teknis. Sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditugasi melakukan audit finansial.
Dia melanjutkan pihaknya segera menindaklanjuti dengan membentuk bentuk tim audit teknologi, teknik bangunan, drainase, dan tim regulasi dibantu para pakar seperti geologi teknik dari UI, geologi teknik ITB, dan struktur bangunan UGM, ITB, dan dari Undip. “Kami sudah lakukan pengamatan dan progres telah kami laporkan.”
Selain persoalam IMB, hasil penelitian sementara yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR menemukan adanya pergeseran tanah sebesar 8 mm per tahun.
Basuki mengutarakan hasil pergeseran tanah tersebut kurang dari 1,5 meter tergolong dalam kriteria lambat. “Pembandingnya, di Pluit itu (pergeseran) 12cm-15 cm pertahun, jadi di Hambalang 8 milimeter sangat lambat.”
Hasil pengamatan itu, menurutnya, berarti bangunan masih berdiri tegak. Melihat dari segi bangunan, Basuki juga menambahkan hasil pengukuran lima inklinometer yang dipasang di proyek itu tidak ada kerusakan yang berarti, hanya retak-retak kecil.
Selain itu memang ada longsoran-longsoran kecil di tanah timbunan. Namun Basuki menyatakan hal tersebut lumrah terjadi pada bangunan yang lama didiamkan.
“Oleh karenanya, semua fakta lapangan tersebut akan didiskusikan kembali dengan para pakar yang telah berpartisipasi tadi dalam 2 pekan ke depan unduk mendapat kepastian keberlanjutan proyek ini,” ucapnya.
Terkait dengan status hukum, Kementerian PUPR juga telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara umum, kata Basuki, KPK mendukung upaya kementerian yang dipimpinnya untuk segera mengambil tindakan sesuai dengan arahan Presiden.
Sedangkan terkait dengan aspek finansial, pihaknya melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta BPKP agar tidak ada masalah yang timbul apabila proyek tersebut dilanjutkan.
“KPK pada dasarnya mendukung ide ini, hanya berikan beberapa saran saja untuk melibatkan pakar dan menjadwalkan BPK dan BPKP untuk bisa mendampingi terus. Jadi aspek hukumnya sudah tidak masalah,” kata Basuki.
Sementara itu, Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono secara personal mengungkapkan persetujuannya untuk melanjutkan proyek itu dengan pertimbangan negara telah menggelontorkan dana besar.
