Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa DPR tidak perlu menghasilkan banyak undang-undang. Menurut Jokowi, DPR lebih baik memproduksi sedikit undang-undang tapi berkualitas.
"Presiden harus tahu mekanisme pembuatan undang-undang, jangan asal ngomong. Pemerintah kan juga pengusul undang-undang," ujar Fadli, saat ditemui usai acara Diskusi Publik bertajuk "Jalur Perseorangan: Penguatan Demokrasi atau Deparpolisasi", di Matraman, Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Fadli berujar, dia setuju dengan pernyataan Jokowi, yaitu kualitas harus lebih diperhatikan dibanding kuantitas. Namun, dia mengingatkan Jokowi agar tak lupa bahwa yang berperan sebagai pengusul undang-undang bukan hanya pihak legislatif, tapi juga pemerintah.
"Pak Jokowi mengatakan empat sampai lima undang-undang aja. Lah usulan pemerintah aja ada sepuluh. Gimana sih matematika-nya di mana," katanya.
Menurut Fadli, jumlah undang-undang yang dihasilkan pun dibahas dan disepakati oleh pemerintah serta DPR dalam suatu pertemuan.
"Jadi persetujuan jumlah UU bukan keputusan sepihak dari DPR, ada wakil pemerintah di situ," ucapnya.
Jokowi membuat pernyataan itu saat menghadiri acara dialog publik Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Balai Kartini, Jakarta.
"DPR tidak usahlah produksi undang-undang terlalu banyak. Tiga sampai lima undang-undang dalam setahun cukup. Tapi, kualitasnya betul-betul baik. Bukan quantity. Jumlah 40 atau 50 undang-undang untuk apa," kata Jokowi.
Jokowi menuturkan, regulasi atau aturan perundang-undangan tidak perlu berjumlah banyak. Namun, yang terpenting harus memudahkan masyarakat dan tidak menyulitkan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan.
.jpg?w=300&h=221)
