KOTA BEKASI 19 TAHUN: Ini Tiga Pekerjaan Rumah

Bisnis.com, BEKASI - Kemacetan, banjir dan persampahan masih menjadi sorotan para anggota dewan saat perayaan ulang tahun Kota Bekasi ke-19.

Ariyanto Hendrata, Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi menilai dalam setahun terakhir mulai terjadi pembangunan infrastruktur dengan signifikan. Namun demikian, pembangunan itu memunculkan ekses yang perlu diantisipasi oleh Pemkot Bekasi.

Persoalan paling krusial adalah banjir yang dinilai belum bisa diselesaikan dengan tuntas oleh Pemkot Bekasi. Bencana banjir itu tidak bisa diantisipasi dengan pembangunan folder air atau penampungan air, tapi dibutuhkan perencanaan matang dengan membuat masterplan drainase yang meliputi seluruh wilayah di Kota Bekasi.

"Sebagian besar titik banjir akibat buruk drainase. Maka harus ada masterplane drainase kota," katanya di sela-sela acara peringatan HUT Kota Bekasi Ke-19, Kamis (10/3/2016).

Selain persoalan tersebut, Kota Bekasi juga perlu merubah pola kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam mengantisipasi kemacetan. Pola lama dengtan rekayasa lalu lintas tidak akan optimal jika tanpa dibarengi oleh pembangunan jalan baru dan penyediaan alat transportasi umum yang memadai.

"Perlu ada sinergitas kebijakan Bekasi dengan daerah sekitar. Makanya, didorong Dewan Transportasi yang mampu memberikan masukan terkait kebijakan transportasi."

Selain kedua persoalan itu, Pemkot Bekasi juga perlu mendorong adanya teknologi tepat guna untuk menyelesaikan masalah sampah. Selain menyelesaikan persoalan hilir sampah dengan teknologi, masyarakat juga perlu didorong dalam pengelolaan sampah pada proses hulu.

"PR ini harus segera diatasi, kalau tidak akan terus semakin parah."

Hal yang sama dikatakan Reynold F. Tambunan anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi. Menurutnya, Pemkot Bekasi belum maksimal dalam menangani banjir dan macet.

Pemkot Bekasi dinilai perlu memberikan fasilitas transportasi umum untuk mengurangi kemacetan dan melakukan langkah prefentif dalam hal menanggulangi bencana banjir. "Penanganan banjir dan macet belum maksimal. Dan SKPD belum digenjot dan dikelola langsung di lapangan."