Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Staf Presiden dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas menandatangani kesepakatan dalam sinkronisasi perencanaan dan pengendalian program prioritas pemerintah 2017.
Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan mengatakan sinkronisasi program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 akan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, yang juga turut menyesuaikan janji kampanye Presiden Jokowi dalam Nawa Cita.
“Maka dengan ini kami memastikan bagaimana program Nawacita bisa masuk dalam RPJMN dan RKP 2017,” katanya, di Kantor Staf Presiden, Rabu, (3/3/2016).
Pada tahun 2017, Teten mengatakan terdapat 12 program prioritas terintegrasi, beberapa diantaranya adalah ketahanan pangan, poros maritim, pembangunan Papua, ketahanan energi, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pembangunan desa dan reformasi agrarian dan pangan.
Sofyan Djalil, Menteri PPN/Bappenas mengatakan kunci dari sinkronisasi program prioritas adalah mengenai perencanaan dan penganggaran. Sesuai dalam sidang kabinet sebelumnya, Sofyan mengatakan anggaran dalam RKP 2017 tidak lagi mengikuti fungsi, namun program.
Lebih rinci, Sofyan mengatakan pemerintah akan memperkenalkan perencanaan pembangunan yang sifatnya holistik, tematik, terintegrasi dan spasial.
Salah satu contoh perencanaan pembangunan secara holistik yakni pembangunan Papua, Bappenas akan mengalokasikan anggaran kepada semua kementerian yang terlibat langsung dalam pembangunan tersebut.
“Perlu sinkronisasi perencanaan, sehingga hubungan dekat antara KSP dan Bappenas ini sangat penting,” katanya.
