Kabar24.com. JAKARTA--Pemerintah Indonesia menilai solusi terbaik menyelesaikan konflik Laut China Selatan ialah kerja sama antara negara-negara pengklaim untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas sesuai wilayah masing-masing.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai melakukan pertemuan dengan Surakiart Sathirathai, Chairman of Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) yang juga mantan Perdana Menteri Thailand, di Kantor Wakil Presiden, Senin(29/2/2016).
Kalla berpendapat, Presiden China Xi Jin Ping menyadari bahwa negaranya merupakan pusat industri yang membutuhkan kelancaran perdagangan antar negara. Otomatis, Negeri Tirai Bambu memerlukan jalur pelayaran yang damai sebagai wahana pendukung kegiatan ekspor dan impor.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai melakukan pertemuan dengan Surakiart Sathirathai, Chairman of Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) yang juga mantan Perdana Menteri Thailand, di Kantor Wakil Presiden, Senin(29/2/2016).
Kalla berpendapat, Presiden China Xi Jin Ping menyadari bahwa negaranya merupakan pusat industri yang membutuhkan kelancaran perdagangan antar negara. Otomatis, Negeri Tirai Bambu memerlukan jalur pelayaran yang damai sebagai wahana pendukung kegiatan ekspor dan impor.
"Jadi tidak mungkin China berniat menguasai wilayah itu [Laut China Selatan] secara kekuatan, pasti tidak,"ujar Kalla.
Kendati demikian, lanjutnya, tak menutup kemungkinan China ingin menguasai dan mengeksploitasi kekayaan alam di wilayah tersebut. Oleh karena itu, jalan terbaik yang bisa diambil untuk menyelesaikan konflik antar wilayah ialah bekerja sama mengeksplorasi sumber saya alam di masing-masing wilayah negara yang bertikai.
Seluruh negara yang terkait dengan konflik Laut China Selatan harus segera berunding untuk menentukan pembagian wilayah tersebut.
Surakiart Sathirathai menambahkan Indonesia memiliki posisi yang strategis untuk mengusulkan solusi penyelesaian konflik Laut China Selatan, terutama melalui pelaksanaan kerja sama ekonomi dan pembangunan area Migas.
"Jadi disepakati Wapres Kalla akan berkomunikasi dengan claimed states Laut China Selatan. Selain itu berbicara juga dengan negara sahabat kita seperti Amerika Serikat dan Eropa tentang solusi mencipakan perdamaian dan solusi,"tuturnya.
Dia menyebutkan, pertemuan lanjutan akan berlangsung pada pertengahan dan akhir tahun ini dalam gelaran Asian Summit 2016. Namun tak menutup kemungkinan perundingan dilakukan sebelum Asian Summit jika negara-negara terkait menyepakati adanya pertemuan.
Sebagai informasi, China selama ini mengklaim sebagian besar wilayah di Laut China Selatan, bahkan melakukan reklamasi untuk pembangunan pulau buatan di wilayah itu. Selain China, Taiwan dan beberapa negara ASEAN, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, mengklaim wilayah yang sama.
Dalam konflik tersebut, China berselisih dengan enam negara, yakni Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan yang strategis dan salah satu jalur dagang paling gemuk di dunia. Selain itu, Laut China Selatan kaya akan sumber daya alam.
Kawasan Laut China Selatan sendiri merupakan jalur perdagangan kapal yang sangat strategis dan bernilai US$ 5 triliun setiap tahun. Konflik teritori ini juga mengundang perhatian Amerika Serikat, yang menganggap resolusi damai di kawasan Laut China Selatan adalah bagian dari kepentingan nasional mereka.
