KETEGANGAN LAUT CHINA SELATAN: AS Ungkap dan Kecam China Pasang Peluru Kendali

Bisnis.com, WASHINGTON -  Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengecam China atas peningkatan militerisasi di wilayah penting dan strategis Laut China Selatan setelah Beijing menempatkan peluru kendali permukaan ke udara di pulau yang disengketakan sejumlah negara.

"Ada semua bukti setiap hari mengenai adanya peningkatan satu jenis atau militerisasi lainnya. Ini menjadi perhatian serius," kata Kerry kepada sejumlah wartawan di Washington, Rabu (17/2/2016) atau Kamis (18/2/2016) WIB.

Seorang pejabat AS kepada Kantor Berita AFP mengatakan  China mengerahkan rudal permukaan ke udara di Pulau Woody yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Paracel.

Pejabat itu menyatakan  rudal tersebut terlihat oleh satelit HQ-9s yang memiliki daya jangkau sekitar 125 mil (200 kilometer).

Para pakar mengatakan  mereka tidak akan menggunakannya untuk menyasar pesawat musuh.

Fox News awalnya melaporkan beberapa alat peluncur rudal dan sistem radar telah tiba di Pulau Woody dalam beberapa hari terakhir dengan mengacu pada citra satelit.

Kementerian Pertahanan Taiwan sebelumnya mengonfirmasikan adanya fasilitas tersebut.  "Kami yakin foto-foto tersebut akurat dan China mengerahkan SAMs ke Pulau Woody," ujar pejabat AS tersebut.

Beijing menguasai Kepulauan Paracel yang juga diklaim oleh Vietam dan Taiwan sejak sebagian wilayah tersebut direbut dari Vietnam Selatan dalam waktu singkat melalui pertempuran berdarah untuk mengakhiri perang Vietnam.

Namun ketegangan di perairan -- yang menjadi perlintasan negara ketiga pengekspor minyak -- memuncak dalam beberapa bulan terakhir sejak China mengubah terumbu karang yang dipertentangkan di Kepulauan Spratly tersebut agak ke selatan menjadi pulau buatan untuk mendukung fasilitas militer.

Tidak Ada Militerisasi Washington menyatakan  tindakan tersebut mengancam kebebasan melintasi area vital yang strategis dan mengirim kapal perang berelayar mendekati kepulauan yang disengketakan untuk menuntut kebebasan berlayar. Hal itu dapat meningkatkan kekhawatiran.

"Kami mengatakan berulangkali dengan menghormati China bahwa standar tersebut akan diterapkan kepada seluruh negara karena patuh bahwa Laut China Selatan bukan tempat militerisasi," kata Kerry.

Kemenlu mengingatkan  selama kunjungan kenegaraan ke Washington tahun lalu, Presiden China Xi Jinping berjanji tidak akan melakukan militerisasi di wilayah perairan yang disengketakan.

"Kami mengadakan percakapan dengan China dan saya yakin beberapa hari ke depan kami akan lebih seriusi percakapan ini," kata Kerry.

Pimpinan diplomat AS menyampaikan harapannya  Beijing dapat menyelesaikan sengketa maritim tidak melalui tindakan unilateral, tidak melalui pasukan, tidak melalui militerisasi, melainkan melalui diplomasi dan bekerja sama dengan negara-negara lain dan para pengklaim.

Presiden AS Barack Obama, Selasa (16/2/2019), menyerukan adanya langkah nyata untuk meredakan ketegangan di Laut China Selatan.

Sementara Beijing bersikeras akan haknya untuk membangun sistem pertahanannya sendiri di kawasan tersebut.