Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bertekad mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2016 dengan berbagai strategi demi menanggulangi tindak pemutusan hubungan kerja yang marak terjadi di Indonesia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sebenarnya tak memiliki tanggung jawab langsung terhadap kondisi tenaga kerja yang mengalami PHK. Namun pemerintah memiliki kewajiban mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja.
"PHK kan ada aturannya, yang menanggung perusahaan bukan pemerintah. Intinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi," jelasnya, Rabu (10/2/2016).
Menurut pemberitaan sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian berencana untuk menyiapkan program cadangan untuk mengantisipasi adanya aksi pemutusan hubungan kerja.
Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri menyatakan bahwa jika semua tahapan telah dilakukan dan PHK tidak dapat dihindari, pihaknya akan menyiapkan beberapa program seperti skema kewirausahaan maupun pelatihan keterampilan untuk dapat bekerja ke sektor lain.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian teknis lain yang terkait dengan ketenagakerjaan akan mengadakan rapat terbatas mengenai pelatihan kerja.
