Bisnis.com, SURABAYA — Indonesia sekarang sedang menyongsong hal ini yang diperkirakan terjadi antara 2020 – 2030. Pada saat itu, terjadi fenomena berupa besarnya jumlah penduduk usia produktif, usia muda mengecil, dan lansia belum banyak.
Nantinya jumlah usia angkatan kerja (15 - 64 tahun) mencapai sekitar 70 persen. Adapun 30 persen lainnya adalah penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan > 65 tahun).
Lantas apa yang seharusnya dilakukan? Jawabannya tak lain, pendidikan. Ya, membekali usia angkatan kerja yang dominan itu dengan keterampilan, keahlian, dan latar belakang pendidikan yang ideal.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukannya melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Lembaga ini tugasnya membagi-bagikan beasiswa. Pada tahun ini dialokasikan sekitar Rp1,4 triliun untuk pendanaan beasiswa, meningkat dari Rp1,3 triliun pada 2015.
“Kami ingin mendukung itu [bonus demografi] dengan memperbanyak pendalaman pendidikan di bidang engineering dan sains,”ucap Direktur Utama LPDP Eko Prasetyo kepada Bisnis di Surabaya, pekan ini.
LPDP mengklaim pihaknya memprioritaskan peminat beasiswa yang mengambil studi di bidang engineering dan sains baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini seperti yang dilakukan Jepang. Hasilnya, 20 tahun kemudian Negeri Sakura bisa menikmati pertumbuhan pesat bisnis di bidang ini.
Sementara itu, Direktur Perencanaan usaha dan Pengembangan Dana LPDP Mokhamad Mahdum menyatakan bonus demografi harus bisa dimanfaatkan sebagai ujung tombak perubahan negeri. Dan penggeraknya, menurut dia, tak lain sektor pengolahan nonmigas khususnya manufaktur.
“Makanya LPDP mendukung tiga sektor, yakni engineering, sains, dan pertanian. Kita harus bisa olah kebutuhan pangan kita sendiri,” tuturnya.
Guna membekali para penduduk usia produktif tidak cukup sekadar beasiswa reguler. Perlu ada program khusus karena tak semua orang cocok dan bisa memenuhi kriteria beasiswa reguler.
Oleh karena itu, LPDP akan menyediakan program beasiswa baru yang bersifat non degree atau tanpa gelar akademik pada 2016. LPDP masih mengkaji beasiswa tanpa gelar akademik ini. Sebagai contoh program short course untuk kepala sekolah.
