Bisnis.com, SURABAYA—Persiapan komprehensif setahun sebelum proyek direalisasikan diharapkan mampu mempersingkat waktu bagi pemerintah daerah dalam menyerap anggaran.
Asisten II bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Jawa Timur (Jatim) Hadi Prasetyo mengatakan pelaksanaan proyek apapun membutuhkan persiapan adiministrasi yang tidak sebentar. Kendala utama, salah satunya ada dalam fase pengadaan barang dan jasa.
Oleh karena itu, idealnya setiap proyek yang hendak digarap harus sudah menyelesaikan urusan tersebut setahun sebelum konstruksi dimulai. Sehingga saat memasuki periode anggaran baru, alokasi dana yang ada langsung terserap sejak awal tahun.
“Permasalahan umumnya, perencanaan dan konstruksi ada dalam satu tahun anggaran. Jadi, lelang baru bisa dilakukan setelah perencanaan selesai,” katanya kepada Bisnis, Selasa (26/1/2016).
Menurut Hadi, di Jawa Timur sendiri persiapan teknis setahun sebelum konstruksi coba diterapkan untuk sejumlah proyek. Sayang dia tidak menyebutkan detil proyek yang dimaksud. Tapi dinyatakannya, itu adalah proyek-proyek besar.
Saat ini lelang yang tercatat dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Timur ada 53 proyek (lihat table). Seluruhnya merupakan proyek yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Jawa Timur periode 2016.
Sebelumnya Hadi menyetakan Pemprov Jawa Timur harus bisa merealisasikan penyerapan anggaran belanja 5% - 10% selama tiga bulan pertama tahun ini. “Kami harapkan penyerapan anggaran pemerintah bisa mencapai 5% sampai 10% dari target yang seharusnya 20% ,” katanya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur pada tahun ini ditetapkan Rp22,2 triliun. Belanja pemerintah yang akan difokuskan ialah ke sektor infrastruktur seperti jalan, pengairan, bendungan, dan lain-lain.
Untuk bendungan, Jatim perlu membereskan sekitar 194 bendungan dari 913 bendungan yang ada di berbagai penjuru provinsi. Program lain yang dimiliki pemprov adalah beda rumah terhadap 234.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang sudah dikerjakan 101.000 RTLH.
Percepatan penyerapan anggaran sejalan dengan amanat presiden guna memacu pertumbuhan ekonomi. Hadi menyatakan tatkala pemerintah bisa memacunya sejak triwulan pertama bisa menggerakkan dunia usaha untuk menanamkan kapitalnya lebih banyak pula.
Pemprov Jatim selama tiga tahun terakhir mencatat ada terdapat Rp128 triliun izin prinsip yang sudah pasti. Tapi selama 2015 yang terealisasi baru Rp11 triliun. “Kendalanya bukan di pemerintah, tapi memang dari sisi investor yang menunda atau rescedhule,” ujar Hadi.
