Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Alasan Jokowi Undang Ical & Agung: All The President’s Men

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap partai politik menjadi pendukung dalam sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia.
Lili Sunardi
Lili Sunardi - Bisnis.com 12 Januari 2016  |  11:00 WIB
Ini Alasan Jokowi Undang Ical & Agung: All The President’s Men
Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono (kanan) menaiki kendaraan khusus usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11 - 1).
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap partai politik menjadi pendukung dalam sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, mengatakan pemerintah menginginkan demokrasi di dalam negeri berjalan dengan baik agar dapat mendukung pembangunan. Untuk itu, seluruh partai politik harus menjadi pendukung utama dari sistem demokrasi yang baik di dalam negeri.

“Sangat penting apabila seluruh partai politik mampu berdemokrasi dan menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Konflik internal dapat segera diselesaikan, dan kebetulan tahun ini adalah tahun percepatan pembangunan,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/1/2016).

Pratikno menuturkan partai politik harus melakukan konsolidasi dan sinergi untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal itu menjadi alasan utama Presiden memanggil Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono dan Ketua Umum Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie untuk mengetahui penyelesaian konflik internal di partai itu.

Di tempat terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan suara senada dengan koleganya Mensesneg Pratikno. Konflik yang berkepanjangan di partai politik, katanya, dapat mempengaruhi pemerintahan.

“Pemerintah berkeinginan agar persoalan di internal PPP dan Golkar dapat diselesaikan, dan pemerintah tidak ingin campur tangan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/1/2016).

Pramono menuturkan pemerintah berharap partai politik yang bermasalah dapat menyelesaikan persoalannya melalui mekanisme baku yang diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART).

Menurut dia, pemerintah selama ini sudah melaksanakan seluruh keputusan proses pengadilan, meskipun tidak dapat memuaskan seluruh pihak. Untuk itu, pemerintah tidak ingin campur tangan dalam proses yang terjadi di masing-masing partai politik. ()

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

aburizal bakrie AGUNG VS ABURIZAL Presiden Joko Widodo
Editor : Fatkhul Maskur
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top