Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap partai politik menjadi pendukung dalam sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia.
Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, mengatakan pemerintah menginginkan demokrasi di dalam negeri berjalan dengan baik agar dapat mendukung pembangunan. Untuk itu, seluruh partai politik harus menjadi pendukung utama dari sistem demokrasi yang baik di dalam negeri.
“Sangat penting apabila seluruh partai politik mampu berdemokrasi dan menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Konflik internal dapat segera diselesaikan, dan kebetulan tahun ini adalah tahun percepatan pembangunan,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/1/2016).
Pratikno menuturkan partai politik harus melakukan konsolidasi dan sinergi untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal itu menjadi alasan utama Presiden memanggil Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono dan Ketua Umum Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie untuk mengetahui penyelesaian konflik internal di partai itu.
Di tempat terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan suara senada dengan koleganya Mensesneg Pratikno. Konflik yang berkepanjangan di partai politik, katanya, dapat mempengaruhi pemerintahan.
“Pemerintah berkeinginan agar persoalan di internal PPP dan Golkar dapat diselesaikan, dan pemerintah tidak ingin campur tangan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/1/2016).
Pramono menuturkan pemerintah berharap partai politik yang bermasalah dapat menyelesaikan persoalannya melalui mekanisme baku yang diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART).
Menurut dia, pemerintah selama ini sudah melaksanakan seluruh keputusan proses pengadilan, meskipun tidak dapat memuaskan seluruh pihak. Untuk itu, pemerintah tidak ingin campur tangan dalam proses yang terjadi di masing-masing partai politik. ()
