Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemerintahan saat ini sudah menjalankan kebijakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
Hal itu disampaikan menanggapi kritik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidato rapat kerja nasional (Rakernas) partai, Minggu (10/1/2016). Dia menilai setiap pergantian pemerintahan, kebijakan pembangunan selalu berubah.
"Kan kita juga ada rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun, setiap pemerintahan mengikuti rancangan itu," ujarnya, Senin (11/1/2016).
Menurut Kalla, pemerintah memang membuat inovasi kebijakan setiap tahun demi merealisasikan pembangunan. Namun, hal itu tidak keluar dari rencana jangka panjang sesuai aturan undang-undang.
Dalam pidatonya, Megawati juga berpendapat, Indonesia harus mempunyai konsep pembangunan nasional jangka panjang, bahkan hingga 100 tahun ke depan. Caranya dengan mengembalikan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengatur Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Menjawab hal itu, Kalla mengatakan perubahan besar itu harus melalui pembicaraan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), MPR, dan pemerintah.
"Ya tergantung DPR, MPR, Pemerintah. itu nanti harus dibicarakan karena itu harus mengamandemen UUD,"ungkapnya.
