Bisnis.com, JAKARTA - Dua komentar keras soal reshuffle kabinet berkumandang kemarin. Pertama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemegang hak prerogatif untuk menentukan siapa orang yang harus keluar atau diajak masuk kabinet. Saya harap agar kita semua bekerja saja dengan baik. Urusan angkat dan ganti men-teri biar jadi urusan saya-Jkw. ”
Pernyataan itu menyusul kicauannya di akun Twitter @jokowi, Kamis ( 7/1/2016) yang menyatakan, “Biasanya pengadaan dimulai pertengahan tahun. 2016 ini sudah dimulai Januari. Roda ekonomi akan bergerak cepat–Jkw ”
Presiden Jokowi memang tidak langsung menyatakan dirinya tak mau ditekan-tekan untuk urusan gonta-ganti kabinet. Juga dia tidak bicara tentang siapa yang menekan. Namun, kicauan itu jelas menggambarkan bahwa Jokowi tidak mau direcoki. Suara keras kedua tentang reshuffle datang dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang berbicara di kantornya.
“Itu hak Presiden. Terserah beliau. Kita tidak boleh berpraduga ter-utama parpol-parpol, diam sajalah!” Ryamizard mengatakan dirinya hingga kini fokus bekerja membantu pemerintah merealisasikan program-programnya.
Apabila ada persoalan di internal kementerian, menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu, maka harus segera diperbaiki. “Bukan langsung [memberikan penilaian] jelek, marah orang nanti.”
Dalam pernyataan pertamanya, jelas Ryamizard menyebut partai politik sebagai subjek yang dia tuju. Dalam pernyataan kedua, yang disasar adalah laporan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi yang melansir rapor akuntabilitas kementerian dan lembaga pemerintahan.
MEMUNCULKAN POLEMIK
Langkah Menteri Yuddy melansir laporan kinerja para menteri itu memang memunculkan polemik bahkan di internal kabinet. Jokowi disebut-sebut tidak pernah meminta Menteri Yuddy melansir hasil evaluasi itu.
Sementara Yuddy mengaku sudah melaporkan hal kepada Presiden. “Pak Yuddy kreatif,” kata Pramono Anung, Sekretaris Kabinet yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Laporan Menteri Yuddy memang pas benar dengan suasana kebatinan para pembantu presiden dan partai politik yang mulai sibuk dengan isu reshufflle. Sebelumnya, Ketua DPP PAN Aziz Subekti yang menyebut dua menteri yang akan segera dicopot Presiden Jokowi. Pernyataan tersebut, diakui Aziz didapat dari lingkar utama Istana. Pernyataan Aziz tidak sepenuhnya salah.
Seskab Pramono sudah membenarkan hal itu. Secara gamblang, Pram, begitu dia biasa dipanggil, mengungkap adanya permintaan dua kursi menteri dari pihak luar.
Menurut Aziz, dua menteri yang tidak lagi menduduki jabatannya itu adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Kedua menteri itu akan digantikan kader PAN bernama Taufik Kurniwan dan Asman Abnur. Sontak, pernyataan Aziz itu membuat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan marah dan menegurnya. Sang Ketua pun meminta agar kader PAN tidak lagi bicara tentang reshuffle kabinet.
Namun, berbincang soal besar kecilnya peluang, banyak kalangan menilai PAN mempunyai kans besar masuk struktur Kabinet Kerja setelah partai itu menyatakan bergabung dalam partai koalisi pendukung pemerintah mendampingi PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB dan PPP.
Bahkan, salah satu petinggi partai yang kini berada di koalisi pendukung pemerintah menyatakan kader PAN memang bakal menggeser beberapa slot menteri teknis yang kini dijabat oleh kader partai pendukung maupun dari profesional. “Sudah ada negosiasi dari beberapa pimpin-an partai politik dengan Presiden jika memang ada perombakan kabinet. Tapi semua masih tergantung Presiden,” katanya.
Terlepas adanya perombakan struktur menteri atau tidak, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang kini menjadi Plt. Ketua DPR meminta agar para menteri segera menunjukkan komitmen kuat untuk pembangunan.
Menurut Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ada beberapa menteri yang masih berseberangan dengan program Presiden Jokowi. Hal itu mengakibatkan Presiden agak kesulitan dalam mengimplementasikan programnya.
Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah rumor reshuffle kabinet akan berhenti setelah Presiden Jokowi merasa gerah dengan manuver-manuver partai politik? (Ashari Purwo & Dika Irawan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
