Bisnis.com,JAKARTA--Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan catatan terkait kondisi politik, hukum dan keamanan Indonesia selama tahun 2015. Dia berpendapat ada perkembangan yang patut diapresiasi dan juga kekurangan yang harus diperbaiki.
"Di bidang pertahanan, kita bangga terjadi peningkatan cukup pesat. Kekuatan militer Indonesia berada pada peringkat ke 12, sebagaimana merujuk pada rangking yang dikeluarkan Global Fire Power," katanya di Jakarta, akhir pekan ini.
Dia menjelaskan, hal lain yang patut dihargai dalam pembangunan politik ialah pelaksanaan pilkada yang berjalan lancar. Menurut dia, sebagai pilkada serentak pertama kali, kekhawatiran yang muncul sangat besar. "Namun berkat kerjasama semua pihak, pilkada berjalan baik.
Untuk pelaksanaan ke depan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada harus lebih ditingkatkan," ujarnya. Fadli mengatakan prihatin atas berbagai kegaduhan politik yang terjadi. Menurut dia, dinamika politik memang dipengaruhi berbagai kepentingan baik pribadi, kelompok, partai politik atau koalisi. "Kita berharap dinamika politik di 2016 lebih stabil, substansial dan untuk kepentingan rakyat," katanya.
Dia mengatakan di bidang hukum, kita melihat masih adanya campur tangan politik dalam proses hukum. Fadli menilai masih ada proses hukum yang dicampuradukkan dengan kepentingan politik. "Seharusnya tidak ada lagi politisasi kasus hukum. Hukum tidak boleh jadi alat politik, apalagi jadi alat kekuasaan dan aparat penegak hukum juga harus semakin profesional," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, Indonesia juga baru saja memiliki pimpinan KPK yang baru. Dia berharap, KPK dapat bekerja lebih baik yang ditandai dengan semakin berkurangnya tingkat korupsi. "Fokus kepada pencegahan tanpa melupakan langkah-langkah penindakan. KPK harus tetap kuat, independen dan jangan diintervensi kepentingan politik maupun kekuasaan dan tidak boleh tebang pilih," ujarnya.
Dia mengatakan, sebagai pimpinan DPR, dirinya berharap sinergi antar lembaga pemerintah dapat ditingkatkan di tahun 2016. Menurut dia, koordinasi antara DPR dan pemerintah, harus lebih ditingkatkan, terutama dalam kuantitas dan kualitas produk legislasi. "Harus diakui target legislasi tak tercapai dan ini harus menjadi introspeksi bagi DPR dan juga pemerintah. Karena legislasi adalah produk kedua lembaga," ujarnya.
