Kabar24.com, JAKARTA—Pemerintah akan menggunakan instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah kekosongan dewa direksi dan dewan pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan pemerintah telah memiliki rencana yang dapat menjadi jalan keluar dari kekosongan direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Nantinya, pemerintah akan menggunakan instrumen yang dapat dikeluarkan, sehingga tidak terjadi kekosongan.
“Pemerintah akan menggunakan kewenangannya, sehingga tidak ada kekosongan dewan pengawas dan direksi. Instrumen pemerintah akan digunakan. Instrumennya apa saja, jangan ditanyakan, yang jelas sudah tahu,” katanya di Jakarta, Senin (28/12).
Pramono menuturkan pemerintah sudah siap memutuskan dewan direksi BPJS Kesehatan, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mendapatkan nama-nama yang sudah melalui proses pengkajian.
Menurutnya, saat ini pemerintah tinggal menunggu persetujuan DPR untuk Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang sudah disampaikan sebelum 17 Desember 2015 oleh pemerintah.
“Nama-nama untuk direksi sudah di meja Presiden, tetapi dewan pengawas masih menunggu persetujuan DPR. Dewan pengawas dan direksi itu harus sama-sama, sehingga pemerintah menunggu,” ujarnya.
Seperti diketahui, saat ini DPR sedang memasuki masa reses dan baru dapat kembali bersidang pada awal Januari 2016 mendatang.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, mengatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa opsi untuk menyelesaikan persoalan direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1683794278.jpg?w=348&h=261)
