Kabar24.com, JAKARTA--Kedua kubu Partai Golongan Karya diminta berdiskusi untuk menentukan ketua Dewan Perwakilan Rakyat pengganti Setya Novanto.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyarankan kepengurusan Golkar kubu musyawarah nasional (Munas) Bali dan Munas Ancol memutuskan sosok Ketua DPR yang disepakati bersama.
Dia optimistis musyawarah dapat dilakukan, sama halnya ketika penentuan calon kepala daerah dari perwakilan partai dalam Pilkada 2015.
"Dirembukin saja sama mereka, sama dengan Pilkada yang lalu, menentukan siapa, nanti pimpinan fraksi bisa menyampaikan,"paparnya di Kantor Wakil Presiden, Senin(21/12/2015).
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan enggan berkomentar banyak terkait penentuan jabatan Ketua DPR dari kepengurusan Partai Golkar yang sah.
"Saya mesti lihat dulu, sedang dipelajari. Kita tunggu saja beberapa hari ke depan,"ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar kubu Munas Bali Aburizal Bakrie menunjuk Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komarudin sebagai ketua DPR baru.
Sementara itu, kubu Agung Laksono juga menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mengganti posisi Setya Novanto.
Wakil Ketua Umum DPP Golkar kubu Munas Ancol Priyo Budi Santoso menyatakan pihaknya sedang bergerilya melakukan lobi kepada partai lain untuk membuka wacana kocok ulang pimpinan DPR.
Dia berpendapat, pihaknya merupakan kepengurusan Golkar yang sah karena masih tercatat di Kemenkumham hingga saat ini.
Dia juga menyesalkan langkah Golkar kubu Aburizal Bakrie yang mengajukan nama pengganti Setya Novanto tanpa berkomunikasi dengan Golkar kubu Agung Laksono.
