Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PERUBAHAN IKLIM: Negara 'Penyangkal HAM' Dikritik dalam Negosiasi

Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International (AI) mengkritik upaya sejumlah negara untuk menghilangkan prioritas soal hak asasi manusia (HAM) dalam rancangan perjanjian KTT Perubahan Iklim, yang tengah berlangsung di Paris, Prancis
Anugerah Perkasa
Anugerah Perkasa - Bisnis.com 08 Desember 2015  |  08:49 WIB
Antrean delegasi Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) ke-21 dari berbagai negara di konter tiket transportasi gratis di area Paris Le Borguet, Paris, Prancis, Minggu (29/11). - Antara
Antrean delegasi Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) ke-21 dari berbagai negara di konter tiket transportasi gratis di area Paris Le Borguet, Paris, Prancis, Minggu (29/11). - Antara

Kabar24.com, JAKARTA -- Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International (AI) mengkritik upaya sejumlah negara untuk menghilangkan prioritas soal hak asasi manusia (HAM) dalam rancangan perjanjian KTT Perubahan Iklim, yang tengah berlangsung di Paris, Prancis.

HRW dan AI menyampaikan hal itu dalam pernyataan bersama mereka terkait upaya sejumlah negara untuk menghilangkan prioritas HAM dalam negosiasi iklim. Negara yang dimaksud adalah Norwegia, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.

"Draf yang dirilis Sabtu lalu menetapkan komitmen negara untuk menghormati HAM," demikian Direktur Kesehatan dan HAM HRW Joe Amon dalam rilis yang dikutip Bisnis.com, Selasa (8/12/2015). "Namun beberapa negara berusaha menghapusnya," tambah dia.

Amon mengatakan peranan penting untuk menghormati HAM terkait dengan pengaruh perubahan iklim semakin diakui dalam negosiasi.

Kelompok buruh maupun koalisi masyarakat adat, perempuan, pemuda dan warga yang berada di pulau-pulau terkecil sangat vokal dalam menyerukan bahasa atas hak-hak yang kuat dalam perjanjian tersebut.

"Norwegia, Arab Saudi, dan Amerika Serikat berisiko dicap sebagai 'Penyangkal HAM' dalam mengatasi perubahan iklim," kata Ashfaq Khalfan, Direktur Program Hukum dan Kebijakan AI.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perubahan iklim
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top