Bisnis.com, SAMARINDA - Pemkot Samarinda diminta segera menyelesaikan relokasi warga yang ada di bantaran Sungai Karang Mumus karena telah berlarut hingga 15 tahun.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Adhi Gustiwarman, mengatakan relokasi masih terbentur penyediaan dana penyelesaian dampak sosial atau santunan bongkar. Selain itu, penyediaan rumah beserta fasilitas penunjangnya masih kurang.
“Relokasi SKM Samarinda sejak 15 tahun lalu sampai sekarang belum selesai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Samarinda meminta Dinas Cipta Karya segera mempercepat proses relokasi ini. Permasalahannya, proses sertifikasi lahan di perumahan eks relokasi SKM juga belum selesai,” ujarnya, Senin (16/11/2015).
Adhi mengatakan tahap pertama relokasi SKM sudah dilaksanakan, kemudian tahap kedua ini harus segera dipercepat dengan penyediaan sarana listrik, air dan jalan untuk rumah-rumah relokasi SKM.
Pemerintah kota harus segera sediakan perumahan layak huni bersama sarana listrik, air dan jalan perumahan relokasi SKM ini.
“Penyediaan sarana rumah untuk relokasi SKM wajib diselesaikan, agar penghuni warga bantaran sungai saat pindah tidak merasa rugi. Mereka ketika relokasi mau tinggal di rumah-rumah yang disediakan pemerintah karena jalannya bagus, tersedia air dan listrik,” katanya.
Dari data Dinas Cipta Karya, Pemkot Samarinda pada 2015 sudah membangun rumah tipe 36 dengan luas 150 meter persegi sebanyak 86 unit di lokasi perumahan Handil Kopi, Kelurahan Sambutan.
Alokasi rumah ini merelokasi penduduk bantaran SKM yang ada di Kelurahan Sungai Pinang Luar dan sekitarnya pada segmen jembatan kehewanan, Jembatan Lambung Mangkurat.
Pembangunan rumah sebanyak 86 unit ini dilaksanakan PT Karya Kencana Mandiri dengan nilai kontrak Rp 5,6 miliar dan perkembangan fisik sudah 100% dan dalam proses serah terima.
Adapun, pembangunan jaringan distribusi listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Perumahan Handil Kopi dilaksanakan CV Tumbuh Prima Perkasa dengan nilai kontrak Rp613 juta yang akan selesai tahun ini.
