Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Komisi IX DPR Pertanyakan Urgensi PP Pengupahan

Pengimplementasian PP Pengupahan No. 78/2015 masih mengundang kontroversi. Pasalnya, sejumlah elemen buruh menganggap PP tersebut tidak berpihak kepada mereka.
Novie Isnanda Pratama
Novie Isnanda Pratama - Bisnis.com 05 November 2015  |  19:59 WIB
Gedung DPR - Bisnis.com
Gedung DPR - Bisnis.com

Kabar24.com, Jakarta - Pengimplementasian PP Pengupahan No. 78/2015 masih mengundang kontroversi. Pasalnya, sejumlah elemen buruh menganggap PP tersebut tidak berpihak kepada mereka.



Wakil ketua komisi IX DPR Irma Chaniago mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji penerapan PP No. 78. Menurutnya, komisi IX juga masih mempertanyakan urgensi dikeluarkannya aturan tersebut.



"Dari awal memang komisi IX tidak dilibatkan untuk membicarakan PP ini. Harusnya disampaikan ke komisi IX untuk dibicarakan agar tidak menimbulkan kegaduhan," ujar Irma di gedung LBH, Jakarta, Kamis (5/11/2015).



"Hari ini kita membuat surat kepada pemerintah untuk menunda pemberlakuan PP No.78 sampai kami memanggil Menteri Tenaga Kerja ke komisi IX untuk membicarakan masalah dan urgensi PP ini," tambahnya.



Selain itu, politisi Partai Nasdem tersebut juga meminta kepala daerah untuk menunda pemberlakuan PP yang masih mengundang protes dari kaum buruh.



"Kami meminta Bupati, Wali Kota, dan Gubernur, untuk menunda pengimplementasian PP tersebut sampai kami mengadakan pembicaraan dengan pemerintah terkait hal penting yang dipermasalahkan oleh serikat pekerja," kata Irma.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sistem pengupahan komisi ix dpr
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top