Kabar24.com, JAKARTA -- Pimpinan nonaktif KPK jilid II Bambang Widjojanto menilai KPK perlu memberikan perhatian lebih pada sektor sumber daya alam.
Menurut Bambang, sumber daya alam memiliki potensi korupsi yang cukup besar.
Melihat kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, Indonesia memiliki banyak pelabuhan.
Sayangnya, saat ini banyak pelabuhan di Indonesia yang merupakan pelabuhan gelap, sehingga tidak banyak hasil yang didapat negara.
"Kita punya laut yang luas dan berpotensi besar untuk penyelundupan," ujar Bambang dalam diskusi publik Peta Jalan KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi, Rabu (28/10/2015).
Menurut Bambang, pemerintah saat ini sudah mulai mengarahkan pembangunan pada sektor laut.
Namun, perlu ada lembaga yang mengawasi sektor tersebut secara lebih cermat.
Selain potensi laut, pemerintah juga perlu memberikan perhatian pada sektor pertanian terutama di wilayah pedesaan.
Sayangnya, saat ini Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menghitung potensi sumber daya alam secara berkala serta data yang tidak diperbarui secara rutin.
"Pemberantasan korupsi itu simpel asal ada kemauan," tegas Bambang.
KPK perlu memberikan perhatian pada aspek yang lebih strategis seperti korupsi di sektor sumber daya alam.
Hal ini diperlukan agar peta jalan pemberantasan korupsi diperlukan tidak hanya menjadi panduan, arahan dan motivasi dalam melaksanakan agenda pemberantasan korupsi, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga kesinambungan antarperiode kepemimpinan KPK.
