Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KABUT ASAP: Anggaran Kurang Perparah Kebakaran Hutan

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menilai kurangnya anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pelestarian hutan menjadi salah satu faktor penyebab semakin parahnya kebakaran hutan di Indonesia.
Kabut asap di Singapura/Reuters
Kabut asap di Singapura/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA ---  Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menilai kurangnya anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pelestarian hutan menjadi salah satu faktor penyebab semakin parahnya kebakaran hutan di Indonesia.

"Bencana asap tahun ini terparah sepanjang sejarah Indonesia, karena itu kita memang perlu mengambil langkah-langkah konkret cepat ke depan supaya tak terluang, di antaranya meningkatkan anggaran kehutanan," kata Edhy di Jakarta, Senin (26/10/2015).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan siap mendorong pemerintah pusat agar meningkatkan kembali anggaran Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dari Rp6,2 triliun menjadi Rp9,8 triliun.

Hal itu sebagai upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun depan. Selain itu, anggaran tersebut juga untuk penyediaan peralatan dan pendukung pemadam kebakaran hutan dan lahan yang memadai.

Dengan ketersediaan peralatan yang mencukupi, upaya pencegahan dan pemadaman dapat lebih efektif dilakukan.

Edhy menjelaskan, tambahan anggaran yang mencapai Rp3,5 triliun tersebut akan dianggarkan pada 2016 untuk mengoptimalkan upaya kelestarian hutan terutama wilayah hutan khusus, seperti lahan gambut.

Sebelumnya, Komisi IV juga telah menjalankan solusi dalam pencegahan karhutla yakni dengan menggeser anggaran hutan bidang pencegahan dari Rp3 miliar naik menjadi Rp200 miliar.

"Dari dana tersebut sudah dianggarkan sebanyak Rp110 miliar sebagai pencegahan wilayah hutan khusus," katanya.

Ketersediaan peralatan dan bahan pendukung merupakan bagian dari mitigasi karhulta. Jadi, jika tahun depan tidak terjadi karhutla bukan berarti alat tersebut tidak berguna, tapi lebih kepada kesiapsiagaan.

Kekurangan peralatan ini tidak saja dikeluhkan BNPB tapi juga pemerintah kabupaten/kota. Jika dibutuhkan, sebaiknya ada insentif atau dana hibah dari pemerintah pusat untuk kabupaten/kota yang keuangannya tidak memadai, kata Edhy.



Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Martin Sihombing
Sumber : ANTARA
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper