Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta Panitia Angket Pelindo II DPR lebih fokus dalam meminta pelacakan rekening sejumlah nama-nama yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi mobile crane di perusahaan tersebut.
Hal itu disampaikan Muhammad Yusuf, Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), seusai menggelar rapat bersama dengan Panitia Khusus (pansus) Pelindo II. “Pansus harus fokus terkait hal yang dicari,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Kamis (22/10/2015).
Saat ini, menurutnya, permohonan pelacakan yang disampaikan kepada PPATK masih belum terarah. “Pansus harus menentukan arahnya dulu, mobile crane, crane, atau jenis crane yang lain. Baru mennetukan rekening mana yang harus dilacak.”
Selain itu, paparnya, pansus harus menyederhanakan permohonan pelacakan pada 30 lebih nama individu dan sekitar 20 perusahaan yang sudah dikirim beberapa waktu lalu. “Kalau terlalu banyak dan tidak fokus, justru akan memakan waktu.”
Permintaan agar lebih fokus itu juga untuk menghindari kesamaan pelacakan rekening yang diminta KPK dan Polri. Pada 2014, tuturnya, KPK sudah pernah meminta pelacakan untuk dugaan kasus pengandaan crane, bukan mobile crane. Pada 2015, Bareskrim juga perbah meminta pelacakan sejumlah rekening terkait mobile crane
