Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

SETAHUN JOKOWI-JK: Kepuasan Publik Turun, Tapi Tren Positif

Kepuasan publik terhadap kinerja presiden joko widodo dan wakil presiden jusuf kalla tercatat turun, namun tetap memiliki tren positif.
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla bersiap memimpin rapat kabinet terbatas soal Raskin, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6)./Antara-Widodo S. Jusuf
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla bersiap memimpin rapat kabinet terbatas soal Raskin, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6)./Antara-Widodo S. Jusuf

Bisnis.com, JAKARTA — Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tercatat turun, namun tetap memiliki tren positif.

Hasil survei kepuasan tertinggi pemerintahan Presiden Jokowi dilansir oleh Syaiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dengan tingkat kepuasan 51,7%. Selanjutnya, hasil survei yang dilansir Indo Barometer, menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi saat ini 46%. Adapun Poltracking Indonesia melansir kepuasan terhadap kinerja presiden Jokowi hanya 45,05%.

“Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi tidak berada di angka tinggi. Namun masih memiliki tren positif,” kata Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC, saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Menurut Hanan, kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi sangat terihat kalangan publik perdesaan, berpenghasilan rendah, serta ibu rumah tangga. Kalangan pengangguran dan pekerja kasar juga menyatakan pendapat serupa.

Persentase kepuasan itu berbeda untuk Wapres Jusuf Kalla. Survei SMRC menyatakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wapres JK sebesar 54,7%, Poltracking 42,42%, serta Indo Barometer hanya 37,1%.

Sesuai dengan hasil survei-survei tersebut, publik banyak menyorot masalah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya dituntaskan oleh pemerintah. Sedikitnya ada lima permasalahan ekonomi yang dianggap paling penting di Indonesia.

Sesuai hasil survei-survei itu, isu sentral perekonomian terdapat pada sulitnya lapangan kerja, mahalnya harga kebutuhan pokok, meningkatnya kemiskinan dan korupsi, biaya pendidikan yang mahal, serta kurangnya kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, publik mengapresiasi terjadinya perbaikan kondisi pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur oleh pemerintah. “Peran pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur oleh pemerintah terlihat kuat dalam survei tersebut,” kata Hanan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper