Bisnis.com, JAKARTA--Seiring meluasnya kebakaran hutan di luar Sumatera, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta lebih gencar membantu warga yang terkena dampak bencana asap.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah memberi tugas utama kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani bencana asap akibat kebakaran hutan.
Namun, untuk mempercepat penanganan bencana, dia menginstruksikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah turut membantu BNPB.
"Tentu rakyat di sana harus dibantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat, meski ini prioritasnya dihitung oleh BNPB [dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah],"jelasnya, Senin(19/10/2015).
Perintah tersebut terlontar seiring kondisi bencana asap yang semakin menyebar di Indonesia.
"Negeri kita luas sekali, selama ini hanya berfokus di Sumatera dan Kalimantan, ternyata Sulawesi dan Ambon juga [terkena bencana],"sebutnya.
Tak hanya di Sumatera dan Kalimantan, kini bencana asap akibat kebakaran hutan juga terjadi di Sulawesi. Tak tanggung-tanggung, titik panas yang ada mencapai 801 hotspot.
Pantauan satelit Terra Aqua pada Senin(19/10/2015) mendeteksi ada 1.545 hotspot di seluruh Indonesia.
Adapun sebaran hotspot antara lain, Sumatera Selatan mencapai 172 titik, Sumatera Utara 2 titik, Jambi 8 titik, Kalimantan Selatan 22 titik, Kalimantan Tengah 173 titik, Kalimantan Timur 119 titik, Riau 1 titik, Lampung 10 titik, Bangka Belitung 8 titik, Jawa Tengah 1 titik, dan Jawa Timur 4 titik.
Di wilayah Indonesia Bagian Tengah, di antaranya, Sulawesi Barat 57 titik, Sulawesi Selatan 151 titik, Sulawesi Tengah 361 titik, Sulawesi Tenggara 126 titik, Sulawesi Utara 59 titik, dan Gorontalo 47 titik.
Sementara itu, di Indonesia Timur tercatat Papua 52 titik, Maluku 63 titik, Nusa Tenggara Barat 25 titik, Nusa Tenggara Timur 67 titik.
Sebagian besar asap timbul karena adanya kesengajaan pembakaran hutan untuk land clearing. Belum ada pernyataan darurat dari kepala daerah setempat.
