Bisnis.com, JAKARTA - Mulai berkurangnya titik panas di sejumlah wilayah terdampak kabut asap, menjadi pertimbangan utama pemerintah tidak menyatakan kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan sebagai bencana nasional.
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan titik panas yang terdeteksi satelit terus mengalami penurunan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah meminta seluruh jajarannya untuk bekerja lebih keras untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan.
“Penetapan bencana nasional itu kan ada syaratnya, seperti jumlah korban dan dampak yang diakibatkannya. Sekarang juga kan sudah terjadi penurunan titik panas,” katanya di Jakarta, Jumat (16/10/2015).
Pramono menuturkan saat ini sudah ada puluhan ribu personel TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang terus berupaya memadamkan kebakaran hutan di Sumatra serta Kalimantan.
Menurutnya, penanganan kebakaran hutan yang menjadi penyebab utama kabut asap tahun ini sudah dilakukan dalam skala nasional. Apalagi Presiden Jokowi secara langsung mengawasi upaya pemadaman kebaran hutan dan lahan gambut.
“Sekarang ini kan pemerintah sudah menangani itu. Arahnya pun sudah jelas dan tegas, karena bagi korporasi yang melanggar akan dihukum,” ujarnya.
BNPB sendiri mencatat ada 21 unit helikopter, tujuh unit fixed wing water bombing, dan empat unit pesawat hujan buatan yang dikerahkan untuk operasi pemadaman kebakaran hutan.
Selain itu, ada 22.146 personel gabungan dari TNI, Polri, kementerian dan lembaga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, dan relawan lain, yang bekerja di lapangan.
Berdasarkan pantauan satelit Terra-Aqua pada 16 Oktober 2015 masih menunjukan ada 769 titik panas di sejumlah daerah di Sumatra dan Kalimantan.
