Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan revisi UU No. 32/2002 tentang Penyiaran.
Komisioner KPI Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan penyelesaian itu mendesak untuk mengatur pembagian peran yang jelas antara Kemenkominfo dengan KPI.
"Kami berharap bisa segera selesai, sehingga bisa mempertegas peran masing-masing regulator sehingga penataannya lebih maksimal," katanya, Minggu (11/10/2015).
KPI sendiri dalam usulannya kepada DPR meminta agar seluruh proses penerbitan izin siar ada di KPI, sementara Kemenkominfo fokus menangani masalah frekuensi. Dengan kata lain, KPI ingin mengambilalih kewenangan perizinan yang selama ini ada pada pemerintah.
"Itu keinginan kami. Tapi semua tergantung hasil pembahasan DPR."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpeg?w=348&h=261)
