Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

EVALUASI PENYELENGGARAAN HAJI: Pimpinan DPR Minta Arab Perbaiki Layanan

Ketua DPR Setya Novanto meminta Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji menyusul adanya tragedi di Mina yang menewaskan lebih dari 1.100 jamaah haji.
Ashari Purwo Adi N
Ashari Purwo Adi N - Bisnis.com 30 September 2015  |  17:33 WIB
Kamp jemaah haji di Mina, Arab Saudi - Reuters
Kamp jemaah haji di Mina, Arab Saudi - Reuters

Kabar24.com, JAKARTA — Ketua DPR Setya Novanto meminta Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji menyusul adanya tragedi di Mina yang menewaskan lebih dari 1.100 jamaah haji.

Permintaan itu, diakui Setya, telah disampaikan langsung saat dirinya menghadiri undangan berhaji dari Kerajaan Arab Saudi. “Karena Indonesia dan Arab tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, kami minta ada evaluasi penyelenggaraan haji,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (30/9/2015).

Setya menegaskan, permintaan evaluasi tersebut hanya soal penyelenggaraan. Adapun untuk pengelola haji, tetap Arab Saudi. Yang jelas, menurutnya, masih banyak hal yang perlu disiapkan pemerintah Arab dalam menyelenggarakan haji berikutnya.

Untuk penyelenggara haji dalam negeri, Fadli Zon, Wakil Ketua DPR, mengatakan pemerintah Indonesia terbukti belum siap dalam menyelenggarakan ibadah haji 2015. “Masih banyak keteledoran dari pemerintah Indonesia,” katanya.

Hal senada diungkap Khatibul Umam Wiranu, anggota Tim Pengawas Haji DPR sekaligus anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrat.

Dia menilai penyelenggaran haji Indonesia sudah terbilang cukup baik. “Namun masih menyisakan masalah saat terjadi hal yang di luar dugaan.”

Hal itu terlihat saat penanganan musibah pada penyelenggaraan ibadah haji. “Pemerintah Indonesia tampak tidak siap. Salah satu penyebab utamanya dikarenakan daya tawar pemerintah Indonesia lemah di hadapan Kerajaan Saudi Arabia.”

Untuk itu, pemerintah Indonesia diminta mampu melakukan negosiasi secara sejajar dengan pemerintah Arab Saudi. “Harus dicari cara agar pemerintah Indonesia dapat melayani jamaah haji dengan baik, terutama soal transportasi untuk jamaah.”

Jika pemerintah tidak mampu, paparnya, pelibatan swasta dalam penyelenggaraan haji bisa menjadi opsi alternatif. “Kalau tidak mampu, serahkan saja ke swasta.”


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top