249 Pejabat China Dihukum Karena Tidak Mampu Serap Anggaran

Bisnis.com, BEIJING - Pemerintah Tiongkok menghukum 249 pejabat "malas" karena tidak mampu menyerap anggaran, menunda kegiatan dan memanfaatkan tanah untuk pembangunan, kata kantor berita Xinhua, Selasa (29/9/2015).

Karena takut akan sikap keras pemerintah dalam menghadapi masalah korupsi, banyak pejabat dalam 18 bulan belakangan enggan menyetujui pembangunan besar, dengan maksud menghindari pengawasan badan penumpas korupsi.

Keadaan tersebut membuat kesal pemerintah pusat di Beijing dan menegur pejabat, yang dianggap malas, dan berkali-kali mengancam menghukum mereka dengan menarik kembali anggaran, yang sudah disediakan tapi tidak dipakai.

Menurut Xinhua, 249 pejabat dari 24 propinsi dan kota, dipecat atau diberi hukuman administrasi setelah dilakukan penyelidikan sejak akhir Mei hingga pertengahan Juni.

Sebagai contoh, sampai Mei 2015, sebuah proyek daur ulang makanan di utara Propinsi Shanxi bahkan belum memulai proses pembangunan, meski pemerintah sudah mengucurkan anggaran sejak 2012.

"Tujuan dari hukuman terhadap pejabat tersebut adalah untuk meningkatkan kerja dan mengatasi kemalasan dalam pemerintah, serta tidak berbuat apa-apa. Ini untuk memastikan bahwa target pembangunan ekonomi tahun ini berada dalam jalur yan benar," kata pejabat, yang tidak bersedia mengungkapkan jati dirinya.

Hingga akhir Agustus 2015, anggaran tidak terpakai dan ditarik kembali pemerintah mencapai 296 miliar yuan (46,5 miliar dolar AS) dan dana tersebut sudah dialihkan untuk proyek pembangunan darurat dan meningkatkan kehidupan masyarakat.

Tidak diketahui secara pasti apakah jumlah anggaran tesebut sama dengan anggaran sebesar 300 miliar yuan yang telah disita oleh pemerintah seperti yang diumumkan oleh kabinet minggu lalu.

Pemerintah Tiongkok sebelumnya mengumumkan bahwa dana yang tidak terpakai tersebut akan digunakan secepatnya.

Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang berulangkali mengecam para pejabat yang dianggap malas dalam menjalankan arahan pemerintah pusat karena takut menjadi incaran badan anti korupsi.

Ekonomi Tiongkok sepanjang 2015 berada dalam kondisi paling lambat, dan menukiknya pasar saham negara itu serta kebijakan devaluasi yuan secara mengejutkan dan mengguncang pasar global, menimbulkan keraguan atas kemampuan pemerintah untuk menangani masalah ekonomi.