Kabar24.com, JAKARTA — Anggota panitia khusus PT Pelindo II yang diinisiasi Komisi III DPR segera disahkan dalam sidang Paripurna.
Masinton Pasaribu, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP mengatakan, sejumlah anggota dari fraksi sudah disiapkan untuk menjadi anggota panitia khusus (pansus) Pelindo II.
Namun demikian, Masinton masih belum menyebut nama-nama anggota yang ditunjuk masuk dalam pansus.
Pansus tersebut, paparnya, akan beranggotakan wakil rakyat dari Komisi V yang akan menangani masalah perhubungan, Komisi VI yang akan menangani masalah perseroan, serta Komisi IX yang menangani masalah ketenagakerjaan.
Selain itu, pembentukan pansus juga melibatkan Komisi XI yang menangani masalah anggaran di Pelindo II.
“Untuk paripurna pengesahan anggota pansus, Komisi III serta komisi lain yang sudah menyepakati untuk bergabung dalam pansus, masih menunggu pimpinan DPR yang sedang pergi haji atas undangan Kerajaan Arab Saudi,” kata Masinton di Kompleks Gedung Parlemen, Jumat (25/9/2015).
Setelah para pimpinan sampai di Tanah Air, Komisi III akan segera mendesak mereka untuk segera menggelar rapat paripurna demi mengerahkan anggota pansus.
“Saat ini, pansus masih belum bisa bekerja karena belum disahkan melalui sidang paripurna,” ujarnya.
Menurutnya, pansus tersebut sudah melalui tahap permintaan pendapat dan rekomendasi dari sejumlah penegak hukum, termasuk kepolisian.
Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti, kata Masinton, sudah memberikan persetujuan atas pembentukan pansus tersebut.
Bahkan, jelasnya, kepolisian sudah menyatakan siap untuk memasok sejumlah data untuk mendukung kinerja pansus.
“Kami juga sudah minta pendapat dari kejaksaan dan KPK. Semuanya mendukung kok,” katanya.
Pansus tersebut, jelasnya, berperan menyelidiki berbagai macam persoalan yang terjadi di Pelindo II.
“Untuk goal dari Komisi III, kami ingin memastikan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian mobile crane serta pengungkapan kasus dwelling time tidak dicampuri urusan politik,” tegas Masinton.
Ruhut Sitompul, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat juga mengungkapkan hal serupa.
“Pembentukan pansus itu tidak akan mencampuri urusan hukum. Kami hanya ingin memastikan pengungkapan kasus berjalan dengan benar,” ujarnya.
Menurut Ruhut, ada banyak kejanggalan yang muncul saat Polri mengungkap kasus di Pelindo II.
Salah satunya, sebelum kasus Pelindo II tidak ada satu pun petinggi negara yang menelepon Kapolri dalam penanganan kasus pidana apa pun.
