Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai penaikan gaji kepala negara dan wakil kepala negara sebaiknya dilakukan ketika kondisi ekonomi nasional sudah membaik.
Hal itu menanggapi usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menaikkan gaji presiden yang kini hanya tercatat Rp62 juta per bulan, dan wakil presiden sekitar Rp42 juta per bulan.
Dia berpendapat, kenaikan gaji belum perlu dilakukan jika kondisi ekonomi masih melambat seperti sekarang. Sebaliknya, kenaikan gaji memungkinkan kalau perkembangan ekonomi membaik.
“Kalau mau dinaikkan kita lihat keadaanlah. Kalau ekonomi belum baik ya jangan dululah, kalau ekonomi sudah naik sedikit bolehlah,” ujarnya, Rabu (16/9/2015).
Kendati demikian, dia mengucapkan terima kasih atas adanya usulan kenaikan gaji pimpinan tertinggi eksekutif.
Dia memaparkan gaji presiden dan menteri di Indonesia memang termasuk golongan yang terkecil dibanding negara-negara lain.
“Namun kita juga apresiasi para pejabat dan menteri yang gajinya hanya tidak cukup Rp20 juta. Saya Rp40 juta tapi kan ada mobil dan rumah,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan presiden seharusnya digaji paling sedikit Rp200 juta per bulan. Menurutnya, nilai tersebut sesuai dengan tanggung jawab, kompleksitas masalah, dan beban kerja sebagai presiden.
Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 68 tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu Presiden RI disebutkan, presiden menerima gaji sekitar Rp62,5 juta dan Wapres menerima gaji sekitar Rp42,5 juta. Keppres ini dikeluarkan saat masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
