Kabar24.com, JAKARTA — Partai Perindo mempersilakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk meminta keterangan dari Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo yang memfasilitasi pertemuan antara pimpinan DPR dengan pebisnis kenamaan sekaligus kandidat calon Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump.
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Komunikasi Arya Sinulingga mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan adanya pemanggilan Hary Tanoe, Ketua Umum Partai Perindo yang merupakan bos MNC Group, oleh MKD.
“Silakan saja. Toh, tidak ada yang dilanggar oleh Hary Tanoe,” katanya saat dihubungi, Kamis (10/9/2015).
Arya memaparkan, Hary Tanoe hanya menginisiasi dan memfasilitasi pertemuan antara Trump dengan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Trump Tower untuk kepentingan bisnis.
Namun, jelasnya, kalau para pimpinan DPR tersebut datang saat jumpa pers personal calon presiden AS itu, tidak ada urusan dengan Hary Tanoe yang sedang berbisnis dengan Trump. “Itu ranah personal mereka [pimpinan DPR],” katanya.
Seperti diungkap Tantowi Yahya, Wakil Ketua Komisi I yang ikut dalam rombongan ke AS, pertemuan dengan Trump tersebut difasilitasi oleh Hary Tanoe yang sedang berbisnis dengan Trump guna pengembangan kawasan Lido, Cigombong, Sukabumi yang saat ini dikelola oleh PT MNC Land Tbk.
Namun demikian, pertemuan tersebut tetap saja disoal oleh mayoritas anggota DPR. Bukan hanya Akbar Faisal, Budiman Sudjatmiko, dan Adian Napitupulu yang sudah melapor ke MKD. Selain itu, politisi PAN dan PKS turut mempersoalkan.
Menurut Wakil Ketua Komisi I sekaligus Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais, ada rambu yang dilanggar oleh pimpinan DPR dalam pertemuan tersebut. Dia menganggap pelanggaran tersebut berupa penggunaan simbol-simbol kekuatan parlemen Indonesia dengan tujuan memuluskan deal bisnis tertentu.
Menurutnya, pertemuan antara Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan Trump yang diinisiasi oleh Hary Tanoe itu tetap tidak etis meski mereka berdalih sedang menggunakan fungsi diplomasi yang diemban DPR.
“Meski pertemuan tersebut hanya kunjungan kehormatan, namun tetap mempunyai batas yang tidak bisa dilanggar. Nah, dalam pertemuan itu saya pikir tetap tidak etis,” kata Hanafi.
