Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan pembebasan lahan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini pasti tidak akan merugikan masyarakat yang menjadi pihak dalam pembebasan lahan tersebut.
"Kebijakan lahan yang dibebaskan pemerintah pasti tidak merugikan orang," kata Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Senin (31/8/2015).
Menurut Wapres, saat ini kebijakan terkait pembebasan lahan dapat dipandang sebagai "ganti untung" dan bukan lagi "ganti rugi".
Kalla mencontohkan, bila tanah atau lahan yang dibebaskan itu harganya 10 maka biasanya akan ditawarkan oleh pemerintah sekitar 15.
Wapres juga meyakini bahwa untuk masalah pembebasan lahan seperti bagi masyarakat di sekitar waduk sudah ada alokasi anggaran untuk itu.
Sebelumnya, DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan warga harus merasakan manfaat Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang mengingat besarnya pengorbanan masyarakat di sana yang terdampak pembangunan waduk tersebut.
"Tentunya Waduk Jatigede harus bermanfaat untuk daerah tetangga, namun manfaatnya juga harus dirasakan oleh warga Sumedang khususnya warga yang menjadi korban penggenangan," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Sumedang, Senin (31/8).
Pihaknya meminta agar pemerintah pusat dan daerah tetap berkomitmen mendorong kesejahteraan bagi warga yang terkena dampak penggenangan waduk itu.
Apabila melihat segala pengorbannan warga terdampak Waduk Jatigede, kata dia, maka mereka yang terkena dampak itu layak disebut pahlawan pembangunan.
Terkait masih adanya sejumlah masalah pada proses ganti rugi lahan, dan lainnya, Ineu meminta pemerintah dapat segera menuntaskan dengan baik dan tertib.
Sigit Pinardi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
