Kabar24.com, JAKARTA -- Keinginan Kabareskrim agar ada mobilisasi 500 penyidik demi menangani 9 kasus korupsi mendapat respons dari Kapolri.
Jenderal Badrodin Haiti menyebutkan mobilisasi itu tak harus bersifat permanen dan cukup dengan pembentukan satgas.
Kapolri mengatakan mobilisasi penyidik tersebut bersifat dapat diupayakan bila kasus yang akan ditangani banyak.
"Kalo yang ditangani cukup banyak, bisa bentuk satgas, bukan berarti mobilisasi itu harus permanen, tidak. Kan di program prioritas Kapolri, anggaran penyidikan akan terus ditingkatkan," katanya.
Sebelumnya, Kabareskrim Komjen Pol. Budi Waseso menegaskan keinginanya untuk memobilisasi sekitar 500 penyidik.
Upaya tersebut dilakukan untuk keperluan penyidikan sembilan kasus korupsi bernilai triliunan rupiah. Kabareskrim pun ingin anggaran penyidikan ditambah.
Sementara itu, berdasar alokasi di RAPBN 2016, anggaran penyelidikan dan penyidikan dipatok di angka Rp2,4 trilun.
Terkait alokasi tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti memastikan anggaran akan terus ditingkatkan.
"Kan saya sempat jelaskan bahwa anggaran penyidikan hanya penuhi 36% dari kebutuhan. Nanti kan tiap tahun akan ditingkatkan terus," kata Kapolri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2015).
Seperti diketahui, sesuai RUU APBN 2016, anggaran Polri tercatat sebesar Rp 67,2 triliun. Adapun beberapa program yang direncanakan Polri adalah:
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri sebesar Rp 31,8 triliun
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri sebesar Rp 14,8 triliun
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri sebesar Rp 425 miliar
- Program Penelitian dan Pengembangan Polri sebesar Rp 17,4 miliar
- Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri sebesar Rp 1, 24 triliun
- Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri sebesar Rp 452 miliar
- Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp 1,038 triliun
- Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp 189 miliar
- Program Pemberdayaan Potensi Keamanan sebesar Rp 1,2 triliun
- Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar Rp 10,8 triliun
- Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana sebesar Rp 2,4 triliun
- Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi sebesar Rp 2,5 triliun
- Program Pengembangan Hukum Kepolisian sebesar Rp 33, 2 miliar
