Bisnis.com, JAKARTA — Effendi Simbolon, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, mengaku bingung atas sikap publik yang justru menyudutkan Rizal Ramli, Menko Bidang Kemaritiman, yang berseberangan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Wapres Jusuf Kalla.
“Saat ini, Indonesia membutuhkan Rizal lainnya,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (19/8).
Menurutnya, pemikiran Rizal justru lebih masuk akan jika dibandingkan dengan program-program pemerintah. “Banyak proyek-proyek yang tidak realistis, seperti bangun sekian waduk dan membangun sekian jalan tol. Ini kan tidak realitis.”
Kalau proyek-proyek itu realistis, paparnya, penyerapan anggarannya tidak mungkin serendah semester I/2015. “Buktinya saja penyerapan baru 10%-15%. Lantas menjadikan tidak kondusifnya kondisi regional sebagai alasan.”
Seperti diketahui, Rizal terlibat perang argumen saat mengkritisi pembelian Airbus A350 oleh Garuda Indonesia. Selain itu, Rizal juga menantang JK untuk berdebat di ruang publik tentang pembangkitan listrik 35.000 MW di Tanah Air.
Untuk itu, DPR meminta Rizal untuk menjaga etika berkomunikasi dengan sesama menteri, pejabat negara lain, serta publik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan Rizal Ramli yang baru saja dilantik menggantikan Indroyono Soesilo harus lebih pandai menata komunikasi untuk berkoordinasi dalam menentukan kebijakan.
Menurut Fahri, perang argumen antarmenteri atau dengan pejabat negara lain cukup diselesaikan di rapat internal, bukan di media. “Kami juga tidak bisa menyalahkan Rizal. Mungkin Rizal punya penghitungan sesuai riset yang matang.”
Namun saat ini, paparnya, publik membutuhkan pemerintahan yang konsisten, solid, dan tidak hanya mengumbar pencitraan saja. “Jangan sampai, dengan adanya perang argumen, publik dan pasar menilai pemerintah gamang menetapkan kebijakan. Karena setiap pernyataan menteri sangat berkait erat dengan proses pembangunan,” katanya.
Hal senada diungkap oleh Tubagus Hasanuddin, politisi PDIP sekaligus anggota Komisi I DPR. Menurutnya, sikap Rizal yang mengumbar pernyataan berseberangan dengan menteri serta pejabat negara lain sangat tidak menjunjung tinggi etika berkomunikasi.
Dossy Iskandar, politisi Partai Hanura yang duduk di komisi III DPR, menilai Rizal harus segera memperbaiki perilaku dalam menyampaikan gagasan dalam pemerintahan. “Kalau begitu caranya, bisa berbahaya.”
Saat ini, publik bisa saja menilai pemerintahan Presiden Jokowi tidak solid dalam menentukan kebijakan yang pro rakyat. “Justifikasi rakyat tidak bisa dibendung. Jadi pernyataan Rizal itu bisa memicu kegaduhan baru,” kata Dossy.
