Bisnis.com, JAKARTA--Tim 10 DPP Partai Golkar yang terdiri dari kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sampai hari ini menyepakati 216 dari 269 calon kepala daerah untuk maju pada pemilihan kepala daerah serentak pada Desember mendatang.
Menurut Anggota Tim 10, Nurdin Halid penjaringan calon kepala daerah itu dilakukan dengan menggunakan berbagai pertimbangan dan kriteria. Termasuk di antara pertimbangan apakah Partai Golkar mayoritas atau minoritas di suatu daerah tempat calon akan dimajukan selain kriteria kompetensi dan dedikasi.
Kalau di antara kedua kubu terdapat perbedaan pendapat terkait calon yang akan diusung, Nurdin menegaskan bahwa pihaknya menggunakan mekanisme survei. Dari hasil survei itu kemudian akan diketahui apakah calon yang akan disung layak untuk diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah.
“Kita berhasil menetapkan 216 dari 296 calon kepala daerah yang akan disusung Golkar. Sekitar 80% berasal dari kader Golkar sendiri,” ujar Nurdin kepada wartawan, Selasa (28/7/2015). Namun dia menegaskan bahwa dari jumlah yang telah disepakati itu baru 193 yang sudah dibuatkan berita acaranya. Sisanya akan diselesaikan hingga waktu pendaftaran habis pada pukul 12:00 WIB malam ini.
Pada kesempatan itu dia meminta KPU untuk menolak kalau ada calon kepala daerah yang tidak menggunakan berita acara yang ditandatangani kedua kubu saat mendaftarkan diri. Penadtangan itu masing-masing MS Hidayat dari kubu Munas Bali dan Yorris Raweyai dari kubu Munas Jakarta.
"Tolong hentikan surat rekomendasi selain yang ditandatangani kedua kubu. Ikuti proses kesepakatan bersma berdasarkan Peraturan KPu yang baru,” ujar Nurdin.
Tim 10 DPP Partai Golkar terdiri lima orang dari kubu Aburizal Bakrie masing-masing MS Hidayat, Theo Sambuaga, Indra Bambang Utoyo, Ahmadi Noor Supit dan Nurdin Halid. Sedangkan lima dari Kubu Agung adalah Yorris Raweyai, Laurence Siburian, Ibnu Munzir, Lamhot Sinaga dan Melky Lakalena.
Sementara itu, Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa konflik di Partai Golkar sudah dimanfaatkan oleh beberapa oknum tertentu. Para calon yang lolos ternyata diperas agar pencalonannya bisa lanjut dengan berbagai alasan, ujarnya.
"Padahal dalam rapat tim kedua belah pihak telah sepakat, calon yang lolos akan dibuatkan berita acara dan ditandatangani bersama (Tim sepuluh) tapi ternyata ada oknum yang memanfaatkan kesempatan ini," kata Bambang.
