Kabar24.com, JAKARTA—Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku akan membicarakan pembagian kursi menteri berdasarkan jatah partai koalisi pemerintah dalam perombakan Kabinet Kerja mendatang.
Hal itu menanggapi pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Ahmad Basarah yang meminta tambahan lima kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo jika dilakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja.
“Bukan soal setuju dan tidak setuju [tambahan kursi untuk PDIP]. Ya dibicarakan dengan baik, tentu pasti,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Selasa (23/6/2015).
Dimintai tanggapan terkait porsi pejabat pembantu Presiden dari kalangan profesional dan partisan, JK berpendapat, semua menteri yang terpilih saat ini berasal dari kalangan profesional. Jikapun dari elit politik partai koalisi, sosok yang terpilih pasti memiliki kemampuan sesuai bidangnya.
“Semua kan profesional. Cuma ada saja yang partai dan nonpartai, yang partai juga profesional. Memangnya Pak Laoly bukan profesional. Memangnya yang lain bukan profesional. Semua profesional yah,”papar JK.
Dalam kesempatan tersebut, JK mengaku belum membicarakan tentang pembagian kursi menteri bagi partai koalisi dengan Jokowi.
“Belum dibicarakan, saya tidak tahu, Presiden belum bahas,” ujarnya.
Sebelumnya, Ahmad Basarah menyampaikan penambahan jatah menteri untuk PDIP diperlukan sebagai upaya memperkuat dukungan politik dan meningkatkan kinerja pemerintah.
Ia menilai, sebagai partai utama yang mengusung Jokowi, sudah sewajarnya PDI-P diberi kesempatan lebih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Menurut dia, PDI-P memiliki banyak kader profesional yang layak menjadi menteri.
