Bisnis.com, PEKANBARU -- Turunnya harga minyak mentah dunia di pasar internasional dari level acuan $105 per barrel pada 2014 lalu ke posisi $50 - $55 per barrel saat ini, mau tak mau ikut menggerus pemasukan dana perimbangan atau dana bagi hasil (DBH) migas bagi Provinsi Riau.
"Kami perkirakan [untuk pemprov] turunnya cukup besar, sampai Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun, kalau untuk seluruh provinsi bisa Rp5 triliun sampai Rp6 triliun," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Sabtu (20/6/2015).
Pemprov Riau kata Andi, sedang menimbang-nimbang program kerja mana yang akan dievaluasi untuk dibatalkan, atau diagendakan pada tahun berikutnya mengingat berkurangnya pemasukan dari DBH migas.
Selain mengevaluasi program kerja, pemprov juga sigap menambal kekurangan anggaran dengan cara memaksimalkan sektor yang selama ini belum tergarap maksimal: pajak.Untuk sektor ini, pemprov meminta kepada Dinas Pendapatan agar melakukan langkah ekstensifikasi dan intensifikasi, yang ujungnya menambah pemasukan daerah dari sektor tersebut.
Memang dalam waktu dekat menurut Andi, belum terlalu terlihat pengaruhnya terhadap pendapatan daerah, karena hitungannya masih di kuartal I 2015."Tapi nanti baru kelihatan berapa kontribusi sektor pajak ini bagi daerah, khususnya memasuki kuartal IV atau saat pembahasan APBD Perubahan, nanti Dispenda akan memaparkan di sana kondisinya," katanya.
Senada dengan semangat itu, Kepala Dispenda Riau SF. Hariyanto sudah ancang-ancang dengan beragam program kerja dan pihaknya tinggal jalan saja.Salah satu program yang akan berjalan itu katanya, menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai mitra penagihan pajak kendaraan bermotor.
"Karena setiap wajib pajak itu kan ada alamat lengkapnya, tinggal kirim surat pemberitahuan dan disampaikan oleh pos ke rumahnya langsung," katanya.
Hariyanto juga sedang merancang program pemutihan atau menggratiskan biaya mutasi kendaraan khususnya truk besar dari provinsi tetangga berplat BA atau BK yang setiap hari lalu-lalang di wilayah Riau untuk membawa hasil produksi perkebunan atau perdagangan.
Dengan cara ini pihaknya optimistis pendapatan Riau dari sektor pajak kendaraan akan bertambah. Karena walaupun Riau tidak dapat biaya mutasi kendaraan, tapi setelah kendaraan itu dimutasikan ke Riau, mau tidak mau setiap tahunnya pemilik truk akan bayar pajak ke Riau.Khusus untuk pajak alat berat, pihaknya mendorong pemprov agar segera membuat regulasi pendukung semacam peraturan gubernur, agar aturan yang telah ada dapat semakin kuat.
"Memang peraturan daerah yang mengatur pajak alat berat ini sudah ada, tapi masih belum kuat dan karena itu butuh pergub, dan nanti bisa dibunyikan aturannya alat berat tak bayar pajak tak bisa ikut tender," katanya.
Sektor pajak lainnya yang akan dikejar Dispenda menurut Hariyanto, yaitu pajak air permukaan. Belum semua perusahaan yang ada di Riau membayarkan pajak ini karena terbatasnya personil pengawas pajak di lapangan.Di tempat terpisah, PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang mengelola ladang minyak di Blok Rokan, Riau mendukung langkah antisipatif yang dijalankan pemprov tersebut dengan cara menjaga produksi minyak stabil dan tidak menurun.
"Salah satunya dengan rencana menambah sumur produksi baru, dari sekitar 300 sumur produksi yang dikelola menjadi 500 sumur produksi," katanya Humas CPI Yulia Rintawati.
Rinta mengatakan saat ini produksi minyak mentah yang dihasilkan Chevron setiap hari di seluruh blok migas yang dikelola mencapai 302.000 bph atau sekitar 36% dari total produksi nasional.Dengan beragam langkah yang dilakukan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pelaku usaha migas, akankah ekonomi Riau bisa tetap bergerak di tengah lemahnya harga minyak?
