KISRUH GOLKAR: Biar Islah, Kasus Pemalsu Mandat Jalan Terus

Kabar24.com, JAKARTA -- Partai Golkar kubu Musyawarah Nasional Bali kekeuh tetap memperkarakan para kader partai yang terlibat dugaan pidana pemalsuan surat mandat oleh kubu Munas Ancol, meski kedua pihak sudah menyatakan islah.
Sekretaris Jenderal Golkar Munas Bali Idrus Marham mengatakan pihaknya mempercayakan Badan Reserse Kriminal Polri dalam memproses laporan pihaknya terkait mandat palsu. Bahkan, Idrus menginginkan Bareskrim tak berhenti menetapkan tersangka para kader yang terlibat pemalsuan itu.
"Kami percaya kepolisian. Sudah empat [tersangka] ya, tidak mungkin empat, kita minta lebih dari 100 untuk ditindaklanjuti," kata Idrus di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/6/2015) malam.
Idrus mengatakan berdasarkan informasi pihaknya ada sebanyak 278 kader Golkar yang terlibat dan yang terlibat secara langsung terdapat 134 orang. Dia menegaskan proses hukum tetap berlanjut meski kedua kubu telah menyatakan islah, hal itu untuk keperluan Pilkada nantinya.
"Proses hukum lanjut, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga lanjut," katanya.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigadir Jenderal Polisi Herry Prastowo mengatakan dalam kasus dugaan pemalsuan surat mandat Golkar Munas Ancol sudah ditetapkan dua tersangka baru.
"Dulu sudah dua, sekarang dua lagi tersangka," katanya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (15/5) lalu.
Menurut Herry penetapan kedua tersangka itu karena pihaknya melihat indikasi keterlibatan dalam pemalsuan mandat Golkar Munas Ancol. Dia mengaku, penyidik telah memiliki bukti berupa dokumen yang telah dipalsukan tersangka.
"Perannya dia hadir di Munas Ancol, tapi memalsukan tandatangan sekretaris atau wakilnya," kata Herry.
Herry melanjutkan, hari ini kedua tersangka itu juga dipanggil oleh Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan. "Kalau datang kita periksa, kalau tidak kita panggil lagi," katanya.
Seperti diberitakan penyidik telah menetapkan tersangka berinisial MJ dari Lebak dan S dari Tangerang. Keduanya disangkakan dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen.
Sebelumnya penyidik juga sudah menetapkan dua tersangka HB dari Pasaman Barat dan DY dari Pandeglang. DY diduga memalsukan tandatangan Wakil Ketu DPD, sementara HB memalsukan tandatangan sekretaris untuk surat mandat Munas Ancol.