Kabar24.com, JAKARTA --- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegero menilai hingga saat ini tak sedikit pemerintah kabupaten yang belum mampu mengelola anggaran dengan baik.
Hal tersebut menghambat upaya pembangunan di daerah. Menurutnya, pemerintah kabupaten merupakan unit yang terdekat dengan daerah.
"Dana alokasi khusus diserahkan dari pemerintah daerah ke kabupaten. Tapi banyak kabupaten yang boros," katanya dalam diskusi bertajuk "Menagih Janji Kesehjateraan Daerah" di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (24/5/2015).
Pemborosan, kata Bambang, berasal dari besarnya anggaran belanja pegawai ketimbang belanja modal dan publik.
"Banyak kabupaten tanda kutip boros untuk belanja pegawai, misal di Aceh ada kabupaten belanja pegawainya hingga 80%, tidak ada belanja modal," katanya.
Berdasarkan catatannya, 45 % kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menganggarkan belanja pegawai di atas 50 %. Dengan demikian anggaran modal terbatas dan habis untuk belanja pegawai.
Karena itu, lanjut Bambang, pemerintah pusat mengimbau kepada pemerintah kabupaten dan kota agar efisien dalam mengelola anggaran.
"Harus kreatif agar efisien, sekarang fokusnya ke sana.”
