Bisnis.com MANADO – Pemerintah Provinsi Gorontalo meminta pemerintah kabupaten/kota untuk tidak mengurangi insentif bagi guru honorer di daerah masing masing.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengungkapkan berdasarkan laporan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Gorontalo ada daerah yang menghilangkan insentif guru honorer karena tenaga kerja tersebut sudah menerima tambahan insentif dari pemerintah provinsi.
“Insentif yang kami berikan sebesar Rp500.000 itu untuk menambah insentif dari kabupaten/kota. Tapi ada satu daerah, insentifya malah ditarik. Jadi nol, tinggal Rp500.000. Ini tidak boleh,” katanya seperti dikutip dari situs Pemerintah Provinsi Gorontalo, Selasa (12/5/2015).
Dia mengungkapkan kendati masalah guru menjadi domain pemerintah kabupaten/kota, tetapi Pemprov terus memberi perhatian melalui pengalokasian anggaran yang cukup bagi para guru.
Pada 2015, Pemprov memberikan tambahan insentif bagi 2.795 guru honorer. Selain itu ada juga program beasiswa S1 bagi 600 guru. Dua hal ini, lanjutnya, sangat penting sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidikan di Gorontalo.
“Masalahnya sekarang pendataan guru honorer yang belum akurat. Ada pengangkatan guru melalui SK Bupati/Walikota, SK kepala sekolah, SK ketua yayasan sehingga menyebabkan antara kebutuhan dan distribusi guru tidak sejalan. Harusnya dipetakan dulu kebutuhan guru setelah itu diangkat cukup dengan SK Bupati/Walikota,” katanya.
Dia berjanji pada APBD-P 2015 insentif bagi guru honorer tersebut akan ditingkatkan menjadi Rp750.000. Usulan kenaikannya kini masih digodok untuk diserahkan ke DPRD. Namun, pemberiaan insentif ini dikhususkan bagi guru yang sudah memenuhi standar kualifikasi yakni dengan mengantongi ijazah S1.
Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Gorontalo Ani Hasan mendukung upaya pemerintah provinsi dalam hal peningkatan kesejahteraan guru honorer. Dia mengakui memang selama ini masih terdapat perbedaan data jumlah guru honorer di Gorontalo.
PGRI mencatat hingga 2014 ada 10.161 guru honorer yang tersebar di kabupaten/kota, sedangkan data resmi pemerintah hanya mencatat ada 6.138 orang.
“Kami menyabut baik agar dilakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan guru. Bulan Juni nanti kita akan menggear dialog fokus forum guru se-Gorontalo yang akan dihadiri oleh Ketua Umum PB PGRI dan semua pemangku kepentingan. Kita berharap masalah ini bisa kita pecahkan bersama sama,” terangnya.
