Bisnis.com, JAKARTA - Buruh PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari meminta agar semua rumah sakit bisa menerima pasien BPJS Kesehatan mengingat rumah sakit milik pemerintah tidak mampu untuk menampung seluruh pasien.
Hal itu disampaikan perwakilan serikat pekerja PT DKB Sukidi ketika berdialog dengan Presiden Joko Widodo disela-sela penyerahan Kartu Indonesia Sehat di bengkel kapal kawasan PT DKB Cilincing Jakarta Utara, Selasa (28/4/2015).
"Alangkah baiknya seluruh rumah sakit bisa terima BPJS ini, kalau RS umum, beribu-ribu yang masuk akhirnya keleleran, ada juga yang dijatah hanya terima BPJS hanya 200 kamar, seringkali RS kehabisan tempat tidur, " katanya.
Berdasarkan pengalaman Sukidi, buruh PT DKB sejak tahun 1964 sudah aneka ragam jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi dalam perjalannya pasien rumah sakit dengan kartu jaminan kesehatan gampang masuk tetapi susah keluar dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh rumah sakit.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menanggapi keluhan buruh tersebut mengungkapkan bahwa saat ini masih ada 600 RS Swasta yang belum melakukan kerjasama dengan BPJS. "Yang belum 600 RS, belum semua RS Swasta belum bekerjasama dengan BPJS," ujarnya.
Presiden Joko Widodo mengakui saat ini belum semua RS bekerjasama dengan pemerintah. Kemudian pelayanan belum bisa maksimal juga memang seperti itu kenyataan di lapangan. "Memang ini butuh proses, butuh waktu," jelasnya.
