Bisnis.com, JAKARTA—Fraksi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) meminta pimpinan rapat untuk meminta bantuan pengamanan dalam (pamdal) DPR untuk mengeluarkan anggota bandel dari ruang rapat.
Pernyataan itu diungkap Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi Golkar sekaligus Bendahara Umum Partai Golkar kubu Ical, setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Ketua DPR No. 87/PIMP/III/2014-2015 yang memutuskan rotasi anggota dewan Fraksi Golkar pada 16 April 2015.
“Kami meminta pimpinan rapat tegas memberlakukan surat ketua DPR itu. Pamdal akan mengeluarkan anggota dewan yang tidak mau dirotasi. Pengeluaran anggota dewan. Itu sesuai dengan tata tertib DPR,” katanya saat dihubungi, Senin (20/4/2015).
Tujuan dari pengusiran itu, paparnya, agar tidak menggangu sidang dan rapat di tiap-tiap komisi. “Jadi, jika ada anggota dewan atau legislator yang tetap bertahan di komisi atau alat kelengkapan dewan lainnya, akan berhadapan dengan pamdal,” katanya.
Meski demikian, Bambang menolak jika rotasi itu sebagai buntut dari perseteruan Ical dengan kubu Agung Laksono. Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto itu, diketahui ada sedikitnya 32 loyalis kubu Agung Laksono yang dirotasi. Antara lain Zainuddin Amali, Agun Gunanjar Kartasasmita, Fayakhun, Dave Laksono, Endang Srikati, Mahyudin, Andi Rio Idris, Yayat Y Biaro, Saiful Bahri Ruray, dan Elion Numberi.
Menanggapi hal itu, Agun Gunanjar Kartasasmita, anggota Fraksi Golkar loyalis Agung mengatakan SK Ketua DPR tentang rotasi itu potensial untuk dapat sanksi administratif. “Bahkan sanksi pidana dan saksi organisasi partai, karena Setya Novanto adalah kader Golkar,” katanya.
Agun bersama loyalis Agung lainnya, mengaku tidak mau mematuhi SK tersebut. “Saya tidak mau menanggapi ancaman-ancaman itu. Masih banyak sekali pekerjaan rumah partai yang harus segera diselesaikan.”
