Kabar24.com, BATU—Sebanyak 200 perusahaan yang ada di Kota Batu, Jawa Timur, hingga April disinyalir belum mendaftarkan karyawannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kepala Bagian Operasional BPJS Kota Batu, Frisca Prasetyo Wibowo, mengatakan
dari 240 perusahaan yang ada, baru sebanyak 40 perusahaan yang sudah mendaftar ke BPJS.
“Sedangkan mayoritas perusahaan yang ada masih belum mendaftar ke BPJS Kesehatan,” kata Frisca, Jumat (17/4/2015).
Menurutnya masih banyaknya karyawan yang belum masuk ke BPJS maka akan membuat karyawan yang bersangkutan kurang optimal dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Karena itu pihaknya sudah memberitahukan dan mensosialisasikan agar perusahaan yang ada untuk segera mendaftarkan karyawannya masuk BPJS Kesehatan.
“Sejauh ini banyak perusahaan sudah kami beritahu terkait hal ini, namun masih banyak yang belum merespons,” jelas dia.
Sehingga jangan sampai perusahaan mendapat sanksi tegas baik denda maupun kurungan. Pemberian sanksi dilakukan oleh pihak penegak hukum, bukan BPJS. Apalagi BPJS sudah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu
Karena itu pihaknya mengingatkan kepada perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya untuk segera mendaftar. Pihaknya juga berharap agar pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong perusahaan di wilayahnya mendaftar ke BPJS Kesehatan.
“Harapannya Pemkot Batu juga ikut membantu program ini dengan memberikan sosialisasi,” ujar dia.
Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, mengatakan terkait masih banyaknya perusahaan di wilayahnya yang belum mendaftarkan karyawannya perlu didukung dengan data yang akurat.
“Persoalannya data yang ada jika mayoritas perusahaan di Batu belum mendaftar BOJS perlu dikaji secara akurat,” tambah Punjul.
Kota Batu lanjutnya bukan kota industri. Sehingga cukup janggal kalau sebanyak 200 perusahaan belum mendaftar BPJS. Jumlah hotel dan obyek wisata di Batu jumlahnya tidak sampai 100.
Pihaknya berharap BPJS melakukan kajian dengan benar bukan karena mempunyai NPWP atau berdasar pada daftar perusahaan yang ada dan secara serta merta didaftarkan ke BPJS.
“Jelas tidak mungkin kalau hanya sekelas home industri lantas harus mendaftarkan karyawannya ke BPJS,” sebutnya.
Home industri seperti minuman sari apel misalnya selama ini membayar tenaga kerjanya secara harian dan harus mendaftar ke BPJS. Karena itu pihaknya meminta perlu adanya kajian yang lebih detail.
Selain itu BPJS juga diharapkan mengirim surat ke Pemkot Batu terkait jumlah perusahaan tersebut. Termasuk menyertakan kriteria perusahaan yang harus mendaftarkan karyawannya ke BPJS.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Pemkot Batu, Eko Suhartono, mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait kewajiban perusahaan kepada karyawannya tersebut.
“Terutama untuk mendaftarkan ke BPJS baik kesehatan maupun tenaga kerja sudah kami sosialisasikan kepada pemilik perusahaan,” katanya.
